Beritakota.id, Jakarta – Bayang-bayang krisis perumahan kian mencekam Indonesia. Data BPS menunjukkan backlog perumahan mencapai angka fantastis: 15 juta unit rumah dan 26 juta unit rumah tidak layak huni (RTLH). Angka ini jauh melampaui target Program 3 Juta Rumah yang digaungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kondisi ini semakin mempertegas kegagalan pemerintah dalam menyediakan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pernyataan Wakil Menteri PUPR, Fahri Hamzah, yang mengungkap angka backlog 15 juta unit, menguatkan keprihatinan publik. Angka tersebut bahkan melampaui data sebelumnya yang menyebutkan angka 9,9 juta hingga 12 juta unit. Ironisnya, di tengah krisis ini, program pemerintah justru dinilai lebih berfokus pada perumahan menengah ke atas, mengabaikan pesan Bung Hatta tentang perumahan rakyat.
Jehansyah Siregar, pengamat perumahan dan permukiman, menilai peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) hanyalah ritual pencitraan semata. Ia menuding pemerintah gagal menangkap esensi pesan Bung Hatta dan mengabaikan kebutuhan perumahan rakyat yang layak. “Setiap pergantian pemerintahan, justru semakin banyak masyarakat yang hidup di kawasan kumuh,” tegas Jehansyah, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (25/8/2025).
Kegagalan program 3 Juta Rumah juga mendapat sorotan tajam. Seorang pengemudi ojek online, Ghofar, mengungkapkan kekecewaannya dan mempertanyakan janji Menteri PUPR yang tak kunjung terwujud. “Saya tidak tahu dan tidak mau tahu soal Hapernas. Saya hanya tunggu kapan Menteri PUPR menepati janjinya untuk memberikan rumah gratis,” ujarnya dengan nada emosi.
Jehansyah menambahkan, akar masalah bukan hanya kuantitas rumah, tapi juga sistem perumahan rakyat yang tidak berkesinambungan. Kendala akses pembiayaan, seperti SLIK OJK, serta penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran, menjadi faktor penghambat. Banyak rumah subsidi yang kosong sementara MBR kesulitan mendapatkan hunian layak.
Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pertanyaan besar tetap menggantung: kapan janji penyediaan rumah layak bagi rakyat Indonesia akan terwujud? Krisis perumahan yang akut ini menuntut solusi nyata, bukan hanya janji dan pencitraan belaka. Pemerintah harus segera merevisi strategi dan kebijakan perumahan nasional, agar visi rumah layak bagi semua rakyat Indonesia dapat tercapai.
