Hippi Mantapkan Peranannya Dukung Pertumbuhan UKM Digital

  • Bagikan

Beritakota.id, Jakarta – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan mengusung tema “Masa Depan Indonesia: UKM di Era Digital”, yang akan diikuti oleh 18 perwakilan HIPPI utusan dari daerah seluruh Indonesia.

Rakernas ini merupakan tonggak penting yang dapat merubah tantangan terbesar bagi UKM untuk terus berkembang dalam mengatasi persaingan bisnis, memperluas akses pasar, dan mengikuti laju perkembangan teknologi yang begitu pesat. Rakernas ini dibuka oleh Bapak Dr. Ir. Muhammad Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Kordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi & UKM – Kemenkop Republik Indonesia.

Pada Panel diskusi dengan tema “Masa depan Indonesia: UKM di Era Digital” menghadirkan narasumber Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Bpk. Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kemenkop RI – Bpk. Prof. Dr. H. Rully Indrawan M.Si, Direktur Eksekutif INDEF – Ibu Eni Sri Hartati, serta SVP PT. Bank Negara Indonesia – Bapak Edy Awaluddin.

Dilanjutkan dengan SPK antara HIPPI dengan Bank BNI (Persero) dalam rangka kerjasama pembuatan kartu anggota HIPPI yang nantinya akan sekaligus menjadi kartu kredit.

Sedangkan pada pembukaan rapat pleno akan di selenggarakan pada sesi siang yang dipimpin oleh Ketua Umum HIPPI – Ibu Suryani S. Motik, dilanjutkan dengan Keynote Speech yang menghadirkan Bapak Sandiaga S. Uno, sebagai Dewan Pertimbangan HIPPI, pengusaha nasional dan pemerhati UKM.

“Masa depan Indonesia: UKM di Era Digital” Pertumbuhan ekonomi Indonesia terdampak perlambatan ekonomi dunia. Keadaan ini kemudian diperparah dengan proyeksi pada pertumbuhan ekonomi dunia yang belum menunjukkan pemulihan yang berarti, disertai berlanjutnya risiko ketidakpastian hubungan dagang antar negara utama di dunia serta isu geopolitik lainnya yang masih membayangi. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan yang lebih aktif dan persuasif kepada pelaku usaha, serta stimulus usaha lainnya yang diperlukan untuk menjaga ketahanan serta level keyakinan bagi pelaku usaha.

Dengan adanya salah satu keadaan ini membuat pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan Omnibus Law, termasuk didalamnya penyederhanaan Undang-Undang untuk sektor UKM. Denga Omnibus Law tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional: UKM akan lebih mudah dalam berusaha, melakukan ekspor, akses ke lembaga pembiayaan, mendapat perlindungan hukum dan sebagainya. Rekomendasi penting yang disampaikan oleh pembicara serta peserta Rakernas HIPPI 2019 ini akan menjadi bahan masukan ke Pemerintah Indonesia dalam menyusun Omnibus Law serta kebijakan strategi pengembangan UKM Indonesia di era digital.

Kunci dari pembangunan ekonomi melalui UKM adalah kolaborasi yang baik dengan industri-industri besar yang lebih mapan dan pemanfaatan teknologi. Dukungan pengembangan kreatif merupakan upaya yang efektif untuk menanggulangi pengangguran dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi, serta membangun masyarakat yang inklusif ke depan.

Tujuannya agar bisa terus tumbuh menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta menghadapi tantangan yang semakin beragam. Serta kreativitas dalam mengemas inovasi terbaru untuk menahan laju gempuran industri yang serba digital saat ini nampaknya diperlukan oleh peritel UKM. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk UKM bisa bertahan di era revolusi industri 4.0.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *