IHW: Indonesia Harus Jadi Industri Utama Dunia dalam Perdagangan Produk Halal

  • Bagikan

Beritakota.id, Jakarta –   Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah menilai keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal sebagai bentuk diskresi untuk melaksanakan UU Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal dinilai sudah tepat.

Menurutnya, UU JPH tetap dapat dijalankan dengan memberikan kewenangan kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan (LPPOM MUI) yang selama ini telah menjalankan fungsi tersebut.

“Yang harus dilakukan saat ini bagaimana Indonesia dapat menikmati keuntungan dari perdagangan industri halal dan Indonesia menjadi industri utama dunia dalam perdagangan produk halal. Karena sertifikasi halal itu hanya salah satu instrumen saja,” ujarnya dalam diskusi Posisi Indonesia dalam industri halal dunia dan kondisi sertifikasi saat ini, di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Indonesia harus maksimal mengambil keuntungan dari bisnis produk halal yang sangat potensial dan market sizenya yang sangat besar karena meliputi makanan, minuman, kosmetika, obat, fashion, dan halal tourism.

“Apabila kita bisa memasok kebutuhan sendiri maka kita akan menghemat devisa sebesar Rp 2.465 triliun per tahun,” sebutnya

Ia menambahkan, sektor kedua yang harus dikejar adalah kosmetika halal yang potensial menyumbangkan pendapatan bagi negara karena disektor ini bukan hanya kebutuhan wanita saja untuk kosmetika, pria juga sebagian besar menggunakan kosmetika.

Pihaknya pun mencontohkan negara Senegal yang beberapa waktu lalu telah berhasil menemukan bahan vaksin Yellow Vever dari bahan subtitusi yang halal, dan kini negara tersebut mendulang devisa dari perdagangan vaksin di kawasan Afrika Barat. (Fadli)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *