“Mati Suri” Industri Daur Ulang Di tengah Pandemi Corona

kantong plastik
kantong plastik

Beritakota.id, Jakarta - Dampak corona virus menimpa semua sektor industri termasuk salah satunya industri daur ulang. Khusus industri daur ulang sudah terasa sejak pelarangan-pelarangan, rencana cukai terhadap kantong plastik hingga rendahnya harga material plastik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik (Adupi), Justin Wiganda yang pihaknya memohon adanya insentif perpajakan terkait kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada awak media, Sabtu (18/4/2020).

“Industri daur ulang tidak pernah mendapatkan insentif event dari sebelum adanya covid-19. Sebagian dari kami masih bisa bekerja mendaur ulang karena market yang masih ada seperti ekspor, lokal market masih ada biarpun ada penurunan,” ungkapnya

Bahkan, lanjutnya ada beberapa temen-temen yang sudah mengurangi produksi artinya mengurangi pembelian bahan baku. “Pastinya semua lini terkena imbas yang lumayan,” paparnya.

“Tanpa adanya dukungan yang real dari pemerintah, maka industri daur ulang akan seperti mati suri di tengah kondisi seperti ini dengan adanya covid-19, harga bahan baku virgin yang sangat rendah,” tandasnya

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Prispoly Lengkong mengaku kaget jika relaksasi insentif tidak diberikan kepada industri daur ulang, padahal industri ini berperan penting dalam menjaga lingkungan.

“Makin gawat saja kalau memang pemerintah tak memberikan relaksasi insentif. Karena di industri ini ada ekosistemnya yaitu pemulung, pelapak, dan UKM,” kata dia.

Dalam kondisi pandemic Covid-19, Prispoly mengaku banyak menerima keluhan dari pemulung yang tidak bisa jual plastiknya karena banyak pelapak tutup. Pelapak terpaksa tutup karena UKM dan industri juga untuk sementara tak melakukan pembelian plastik dulu.

“Pemulung sebagai garda terdepan pengumpul plastik jelas terkena dampaknya. Mohon kiranya pemerintah dapat mengorek kebijakan tersebut agar industri dan ekosistem daur ulang bisa tumbuh,” kata dia.

Sebelumnya, Mulai 1 April 2020, pemerintah memberi empat insentif kepada wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Ketetuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2020. Keempat insentif tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha dan merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pemerintah menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 juta per tahun. Berikutnya insentif PPh Pasal 22 Impor, yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.

Wajib Pajak yang dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Selanjutnya, insentif berupa pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Wajib Pajak memenuhi kriteria akan mendapat insentif ini sampai dengan masa pajak September 2020. Pemerintah juga memberi insentif terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria.

Penulis: Ahmad Fadli

Baca Juga