Usai Pertemuan dengan BPJS Kesehatan, Ini Tanggapan Kominfo Terkait Kebocoran Data Penduduk

  • Bagikan

Beritakota.id, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memanggil direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terkait isu kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang menjadi pelanggannya, Jumat (21/5/2021) sore.

Dari hasil pertemuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera memeriksa dan menguji ulang ratusan juta data yang diduga bocor.

Lebih lanjut, pihak BPJS Kesehatan juga diimbau untuk melakukan langkah-langkah pengamanan, guna memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas.

“Investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS akan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo dan BSSN,” tutur Johnny dalam keterangan tertulis Jumat (21/5/2021) malam.

Sebelumnya, pihak BPJS Kesehatan mengaku telah melakukan penelusuran untuk memastikan apakan benar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf sempat mengatakan bahwa sampai bulan Mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan adalah 222,4 juta jiwa. Angka ini berbeda dengan jumlah data yang diperjual-belikan hacker.

Sementara pendalaman yang dilakukan oleh Kominfo, menyimpulkan bahwa sampel dataset tersebut diduga kuat identik dengan data milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.

Dijual Rp 84 juta

Pemanggilan yang dilakukan Kominfo pada hari ini sejatinya merupakan imbas dari kasus kebocoran data yang diklaim berasal dari 279 juta penduduk Indonesia.

Seorang anggota forum online “Raid Forums” dengan akun bernama “Kotz” telah membocorkan dan menjual ratusan juta data tersebut secara online.

Melalui keterangan yang diunggah pada forum “Raid Forums”, Kotz mengatakan bahwa data tersebut berisi informasi pribadi yang mencakup NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, serta gaji.

Seorang pengguna Twitter dengan handle @Br_AM mengungkap bahwa dataset yang diduga berisi data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin, atau sekitar Rp 84,4 juta.

Hal itu didapatkannya setelah mencoba menghubungi sang penjual. Dalam tangkapan layar percakapan @Br_AM dan penjual, diklaim bahwa dataset tersebut diambil dari situs Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di alamat bpjs-kesehatan.go.id.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *