Work From Bali, Pelaku Usaha Minta Pemerintah Beli Tiket di Travel Agent

  • Bagikan
ASITA
Ketua Umum  Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (DPP Asita) DR. N Rusmiati, M.Si

Beritakota.id, Jakarta – Kalangan pelaku usaha perjalanan wisata meminta pemerintah agar pembelian tiket untuk 25 persen aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dari Bali (work from Bali/WFB) tak hanya membeli di maskapai, namun juga dilakukan lewat travel agent.

“Kalau ASN 25 persen (WFB), tolong transaksi tidak langsung di maskapai. Tapi pilih travel,” kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nunung Rusmiati dalam diskusi online FMB9.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar travel agent juga mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, ekonomi bisa lebih bergerak karena tak hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan.

“Kami dapat keuntungan agar ekonomi berjalan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensius Jemadu mengatakan kuota ASN yang diusulkan untuk bekerja dari Bali akan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu, kebijakan ini juga akan mempertimbangkan aturan work from office (WFO) bagi ASN yang hanya 50 persen.

“Kami mengusulkan saat ini kalau kami lihat bahwa work from office itu sekitar 50 persen. Nah, kalau tu bisa dibagi 2, 25 persen yang work from office, 25 persen yang work from Bali dengan memaksimalkan existing budget yang ada,” ucap Vinsensius.

Menurut dia, kebijakan ini akan mendorong pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi covid-19. Pasalnya, jika 25 persen bekerja di Bali, maka otomatis akan meningkatkan tingkat okupansi hotel di wilayah tersebut.

“Lagi pula kalau memang benar biaya akomodasi dihitung bulanan katakanlah 3 juta atau 4 juta per bulan, satu kamar untuk akomodasi di Bali, saya kira itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga ASN itu secara bergantian secara bergelombang sampai dengan akhir tahun melakukan work from Bali,” ujar Vinsensius.

Namun, pemerintah masih perlu waktu untuk mengkaji kebijakan itu lebih detail. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan merinci kuota dan jenis pekerjaan apa saja yang bisa bekerja di Bali.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *