Gubernur Anies Hormati Hak Interpelasi Terkait Formula E

  • Bagikan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat meninjau pembangunan stadion JIS di Jakarta Utara/dok: Humas Balkot DKI.

Beritakota.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghormati hak interpelasi yang diajukan DPRD soal proyek Formula E.

Menurutnya, interpelasi merupakan hak anggota DPRD untuk merespon berbagai kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

“Itu adalah hak dewan dan diproses di dewan. Jadi, itu adalah sesuatu yang memang menempel pada anggota DPRD,” kata Anies saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan masjid At-Tabayyun, Meruya, Jakarta Barat, Jumat (27/8/2021).

Anies merasa tidak keberatan jika anggota DPRD menggunakan hak tersebut untuk merespon kebijakan Formula E yang kini jadi salah satu prioritas Pemprov DKI.

“Bagi kami yang penting warga Jakarta, bukan interpelasi, yang terpenting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik,” jelasnya.

Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Anies.

“Hak anggota saya terima dan ini harus ditindaklanjuti, di-Bamuskan untuk dilaksanakan di dalam paripurna,” kata Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, Kamis (26/8/2021).

Prasetyo termasuk salah satu dari anggota DPRD DKI Fraksi PDIP sebanyak 25 orang yang menandatangani hak interpelasi tersebut dan delapan wakil rakyat dari Fraksi PSI.

Ia meminta Gubernur Anies untuk meninjau ulang proyek tersebut setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Formula E dengan anggaran yang sudah dikucurkan hampir Rp1 triliun.

“Ada aturan di tahun jamak ini, jabatan beliau sebelum lima tahun tidak boleh mempunyai perencanaan seperti ini karena bukan apa-apa, dampaknya adalah nanti kalau gubernurnya masih beliau itu alhamdulillah bisa diteruskan tapi kalau tidak kan jadi beban gubernur berikutnya,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi HY, menambahkan defisit APBD DKI akibat pandemi COVID-19 mendorong wakil rakyat mengajukan hak interpelasi.

“Dari hasil LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK itu kalau dilakukan formula E itu bukan menguntungkan tapi ada potensi kerugian sehingga hal inilah yang kami ingin pertanyakan kepada gubernur,” ujarnya.

Rasyidi menyebut, berdasarkan realisasi APBD DKI 2020, dari target Rp58,9 triliun, terealisasi Rp55 triliun yang di antaranya berasal dari pajak Rp37 triliun dan transfer Pemerintah Pusat Rp16 triliun, dan sumber penerimaan lainnya.

“Dalam kondisi pandemi COVID-19 lebih baik uang itu menurut kami 33 orang ini adalah dimanfaatkan ke masyarakat iuntuk mengatasi pandemi,” ucapnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *