Perlindungan Terhadap Anak Yang Terdampak COVID-19,

  • Bagikan

Beritakota.id, Jakarta  – Negara harus hadir untuk menyediakan program reunifikasi dan rehabilitasi sosial pada anak yatim piatu yang terdampak covid-19, serta didukung kerjasama lintas sektor dan komitmen kuat seluruh pihak untuk saling berperan menguatkan anak, serta keterbukaan data dan informasi sesuai agregat usia dan jenis kelamin, menjadi tiga prasyarat mutlak untuk mengatasi dampak negatif Covid-19 pada anak. Sebab, data satgas Covid-19 memang menunjukkan anak-anak menjadi salah satu kelompok rentan yang terdampak Pandemi Covid-19, sehingga harus dicari solusi terbaik untuk melindungi anak.

Hal ini mengemuka dalam Webinar bertema Perlindungan Terhadap Anak Yang Terdampak COVID-19, yang diadakan Yayasan Lentera Anak bersama Ruandu Foundation, Yayasan Gagas Mataram, Yayasan Kakak Surakarta dan komunitas Fun with Mom di Jakarta, pada Kamis, 2 September 2021.

Dr. dr. Ida Safitri L, Ichlasul Amalia, pemerhati kesehatan anak dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, mengungkapkan berdasar data Satgas Penanganan Covid-19 per-1 September 2021 terdapat 531.674 (13 persen) Kasus Covid-19 terkonfirmasi pada anak usia kurang dari 18 tahun dan sebanyak 1.330 (1 persen) kematian pada anak usia kurang dari 18 tahun.

Ida menegaskan data ini menunjukkan bahwa anak-anak tetap memiliki potensi yang sama dengan orang dewasa untuk terinfeksi Covid-19, walaupun memang gejala yang dihadapi anak cenderung ringan dan tidak mengarah kepada berat. “Namun ada beberapa faktor risiko keparahan covid-19 pada anak, yakni anak yang memiliki Riwayat kelahiran prematur, penderita obesitas, memiliki komorbid/penyakit bawaan, penyakit saluran cerna, diabetes, asma, penyakit kardiovaskular, adanya temuan gejala dan hasil laboratorium CRP meningkat, dan mereka yang memiliki kadar vitamin D rendah, ujar dr. Ida.

Nahla Jovial Nisa, Program Manager Lentera Anak, menyatakan ada tujuh permasalahan utama yang dihadapi anak selama Pandemi Covid-19. Yakni, kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar, kesulitan mengakses layanan pendidikan berkualitas, tinggal di kawasan rawan bencana, rentan mendapat kekerasan dan dieksploitasi, terbatasnya dukungan bagi anak dengan disabilitas, orang tua mereka kehilangan mata pencaharian, dan menjadi yatim piatu karena orang tua meninggal akibat terpapar Covid-19.

Persoalan banyaknya anak yang menjadi yatim piatu karena karena orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19, menjadi concern utama Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Arist menegaskan, anak yang menjadi yatim piatu berpotensi mengalami banyak sekali permasalahan, mulai dari ancaman eksploitasi ekonomi, khususnya perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, hingga perkawinan anak usia dini.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat hampir 8.400-an anak usia 0 hingga 17 tahun menjadi yatim piatu karena Covid-19 telah merenggut nyawa orang tua mereka, dimana jumlah tersebut tersebar di 20 provinsi.

Arist Merdeka Sirait menegaskan, Komnas Perlindungan Anak telah mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera melakukan program reunifkasi dan rehabiblitasi sosial dengan menyediakan pengasuhan anak berbasis keluarga. Disamping itu Pemerintah juga harus menyediakan stimulus berupa dana untuk membantu anak yatim piatu tersebut.

“Berdasarkan konvensi PBB anak berhak mendapat kesehatan, sehingga Negara harus menyediakan pengasuhan anak dengan cara mencarikan keluarga-keluarga alternatif sebagai bagian dari reunifikasi, yang tentunya dilakukan berdasarkan asesmen layak anak, jelas Arist. “Anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat orang tuanya meninggal karena Covid-19 harus dikembalikan ke dalam situasi yang lebih baik lagi dalam wilayah keluarga, dan bukan diberikan ke panti-panti,” tegasnya.

Sementara itu, terkait penanganan untuk anak-anak terpapar covid, khususnya terkait kesehatan mental, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinkes Pemprov DKI Jakarta telah memberikan layanan kesehatan jiwa kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Dinkes DKI memberikan layanan kesehatan jiwa dalam bentuk konseling lewat telepon, chat via WhatsApp, dan layanan konseling online. Dinkes juga memberikan layanan konsultasi online untuk masyarakat melalui aplikasi sahabat jiwa,” jelas dr Dwi Octavia, M.Epid, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta.

Komitmen yang kuat dari lintas sektor untuk bersatu memberikan solusi penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, menurut dr Dwi Octavia, menjadi salah satu faktor keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah ibukota. Kolaborasi ini melibatkan Pemprov, Dinas Kesehatan, seluruh fasilitas Kesehatan, TNI Polri, dan sekolah-sekolah, termasuk kolaborasi dalam percepatan vaksinasi di DKI Jakarta.

Kolaborasi dan komitmen lintas sektor juga disuarakan Nahla Jovial Nisa, yang merekomendasikan pentingnya mengaktifkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), untuk pengarusutamaan anak dari covid-19 hingga ke tingkat RW untuk pendataan, bantuan, dan dukungan kepada anak.

Selain persoalan reunifikasi dan rehabilitasi sosial serta komitmen lintas sektor, hal lain yang juga mengemuka dalam webinar ini adalah pentingnya keterbukaan data dan informasi, sebagai basis untuk memastikan bagaimana pemenuhan dan perlindungan anak. Misalnya data akurat tentang jumlah anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 di suatu wilayah, sesuai agregrat usia dan jenis kelamin. Data-data dan informasi tersebut akan sangat membantu pihak terkait guna melakukan kebijakan dan tindak lanjut penanganan Covid-19, khususnya pada anak.

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *