LPDB-KUMKM Tingkatkan Penyaluran Dana Begulir di Provinsi Gorontalo

  • Bagikan

Beritakota.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan audiensi dan konsultasi ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Konsultasi ini terkait mekanisme dan pemanfaatan pinjaman untuk koperasi dan pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo melalui LPDB-KUMKM.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, pihaknya siap bekerja sama dan berkolaborasi dalam rangka mendukung pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan UMKM.

“Tentu kami akan menjalankan berbagai strategi yang dapat mencapai target tersebut, dari sisi penyaluran kami akan semakin gencar melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota terutama untuk wilayah-wilayah yang masih minim penyerapan dana bergulir LPDB-KUMKM,” kata Supomo

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Mohammad Kris Wartabone menjelaskan, konsultasi DPRD Provinsi Gorontalo kepada LPDB-KUMKM dalam rangka mendorong peningkatan pembiayaan dana bergulir di wilayah Gorontalo.

“Pasca pandemi ini kita semua harus bangkit dan mendukung perekonomian masyarakat melalui koperasi dan UMKM, sehingga kami tidak salah harus bertemu LPDB-KUMKM,” ujar Kris Wartabone di Kantor LPDB-KUMKM Jakarta, Kamis (13/1).

Kris mengatakan, dengan ini diharapkan peranan DPRD dapat menjadi supporting, dan fasilitator dalam membuka akses pembiayaan dana bergulir kepada koperasi potensial di wilayah Gorontalo.

“Di Gorontalo banyak potensi ekonominya, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan sekarang pariwisata, dan ini saya kira membutuhkan permodalan dari LPDB-KUMKM,” ucap Kris.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie mengatakan, di Provinsi Gorontalo terdapat 1.273 unit koperasi, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, karyawan, simpan pinjam, dan juga koperasi yang bergerak di sektor perikanan.

“Memang dari jumlah tersebut, tidak semua dikategorikan dalam keadaan sehat, akibat permasalahan internal didalamnya, dan memang sudah ada beberapa koperasi yang mengajukan proposal pinjaman kepada LPDB-KUMKM namun masih belum lolos persyaratan,” ujar Espin.

Namun demikian, masih sangat terbatas sekali koperasi yang sudah menjadi mitra LPDB-KUMKM atau yang sudah berhasil mendapatkan pembiayaan dana bergulir.

Berdasarkan data penyaluran LPDB-KUMKM di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 telah mencapai Rp15,375 miliar, sedangkan dari tahun 2016 hingga 2021 tidak ada lagi penyaluran dana bergulir di Provinsi Gorontalo.

“Kami Komisi II terus mendorong hal ini agar koperasi-koperasi dapat ditumbuhkan lagi, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini banyak koperasi yang tidak siap dari sisi likuiditas keuangan, dan kami ingin LPDB-KUMKM melihat ini sebagai peluang,” kata Espin.

Sementara itu, Kepala Divisi Umum LPDB-KUMKM Saefudin mengatakan, LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pembiayaan selalu mengedepankan asas manfaat dan asas pelayanan.

“Kami tentu sangat berterima kasih dengan kehadiran rekan-rekan dari DPRD Provinsi Gorontalo ini. Dari data kami memang sejak tahun 2016 hingga saat ini, Provinsi Gorontalo belum ada penyaluran dana bergulir,” kata Saefudin.

Persoalan belum banyaknya koperasi di Gorontalo yang mengakses dana bergulir disebabkan oleh kurang lengkapnya proposal pengajuan dana bergulir maupun tidak adanya kesesuaian data yang disampaikan dengan fakta di lapangan.

“Mungkin dari sisi kelayakan usaha memenuhi syarat, tetapi dari sisi administasinya belum dilakukan dengan benar. Hal ini sangat penting karena kami mengedepankan prinsip prudent atau kehati-hatian dalam penilaian terhadap calon mitra kami,” kata Saefudin.

Siap Kolaborasi

Terkait kolaborasi, Supomo menambahkan bahwa LPDB-KUMKM siap bekerja sama dengan DPRD Provinsi Gorontalo maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada koperasi-koperasi potensial di wilayah Gorontalo.

“Dengan ini, koperasi diharapkan bisa naik kelas, dari yang sebelumnya administrasinya tidak baik, bisa menjadi lebih baik agar dapat memenuhi persyaratan pengajuan dalam memanfaatkan dana bergulir,” papar Supomo.

Sebagai informasi, kunjungan kerja DPRD Provinsi Gorontalo ditutup dengan kunjungan lapangan ke koperasi mitra LPDB-KUMKM di Provinsi DKI Jakarta yakni Koperasi Jasa Tri Capital Investama (TC Invest), kegiatan ini dalam rangka mengetahui pemanfaataan dana bergulir LPDB-KUMKM oleh mitra koperasi, serta menggali informasi terkait proses pengajuan dana bergulir dari mitra LPDB-KUMKM.

Diharapkan, dengan konsultasi dan kunjungan lapangan DPRD Provinsi Gorontalo bisa memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo mengenai arah kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo.

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *