Presiden Perintahkan 40 % Anggaran APBN untuk Belanja Produk Lokal

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kritik dan masukan dari insan pers sangat penting dalam mengingatkan pemerintah. (Sumber: Sekretariat Presiden)

Beritakota.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

“Kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa memacu growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 persen, BUMN-nya 0,4 persen,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Setpres, Jumat (25/3/2022).

Kepala Negara menyatakan, pertumbuhan ekonomi akan dengan mudah meningkat apabila konsisten untuk mengganti produk impor dengan membeli produk lokal. Selain itu, penggunaan produk dalam negeri juga secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

“Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barangnya kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, kementerian/lembaga untuk berhenti impor barang-barang dari luar karena barang-barang tersebut telah diproduksi oleh industri dalam negeri. “Jangan-jangan kita semua enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti bahwa yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor. Jangan ini diteruskan, stop. Sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Jokowi.

Dia pun menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. Selain itu, Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam platform yang tersedia.

“Saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan yang Rp 400 triliun di Mei. Segera juga dorong yang namanya UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-Katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya,” pungkasnya

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *