Sulsel Dijadikan Sebagai Model Pengembangan Koperasi Moderen Sektor Pangan

  • Bagikan

Beritakota.id, Makasar – Kementerian Koperasi dan UKM terus menyiapkan koperasi-koperasi yang bergerak di sektor pangan untuk ketahanan pangan nasional.

Di Makassar, misalnya, KemenKopUKM melakukan pertemuan terbatas dengan beberapa Kepala Dinas Koperasi dan UMKM se-Provinsi Sulawesi Selatan serta Gerakan Koperasi di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, beberapa hari lalu.

Dalam forum tersebut, seluruh Kepala Dinas Kabupaten menyampaikan potensi daerah masing-masing. Sehingga, forum tersebut menyimpulkan ada tiga komoditas unggulan yang akan dikembangkan dan menjadi pemodelan di Provinsi Sulawesi Selatan. Yakni, rumput laut, perikanan, dan beras, yang seluruhnya dikelola koperasi.

Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi menekankan bahwa koperasi harus menjadi entitas bisnis modern yang mampu memberikan kesejahteraan kepada anggota.

“Provinsi Sulawesi Selatan salah satu sentra penghasil rumput laut. Dan Kosperindo sudah menjadi agregator serta sudah melakukan ekspor,” ucap Zabadi.

Didampingi Asisten Deputi Pengembangan SDM dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM M Nasrun Siagian, Zabadi mengungkapkan bahwa Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo) yang telah membangun jejaring kemitraan dengan delapan koperasi. Yaitu, Koperasi Makkio Dalle (Kabupaten Takalar), KSU Salabose (Jeneponto), Koperasi Nelayan Salabose (Jeneponto), Koperasi Nelayan Sipatuwo (Bantaeng), KSU Tani Utama (Bone), Koperasi Perikanan Tunas Baru (Luwu Timur), KUD Tamalate (Pangkep), dan Koperasi Tanjung Harapan Sejahtera (Nunukan, Kaltara).

Untuk perikanan tangkap dan budidaya, potensinya sangat besar. Dan juga pertanian di Kabupaten Wajo, salah satu KUD di Kabupaten Wajo, sudah lama bekerjasama dengan Dolog setempat sebagai penyuplai beras kebutuhan Dolog, serta juga menjadi distributor pupuk terhadap petani.

“Atas dasar itulah, kami menetapkan Sulawesi Selatan sebagai model untuk tiga komoditas pangan yang dikelola oleh koperasi,” ujar Zabadi.

Dalam kesempatan itu, Zabadi berkesempatan melihat langsung pergudangan rumput laut, dan muat barang ke kontainer untuk ekspor ke China.

Ketua Kospermindo Arman Arfah mengatakan bahwa Kospermindo sebagai koperasi pemasaran dan penjamin pasar, sekaligus merintis kegiatan pengolahan rumput laut pabrikasi. Juga, kegiatan pengolahan pembuatan mie instan rumput laut, serta kue donat agar rumput laut dapat memberikan kontribusi pada bangsa sebagai salah satu sumber ketahanan pangan.

Presentase masyarakat yang terlibat dalam produksi rumput laut sekitar 50 ribu orang petani yang memproduksi rumput laut. Sedangkan yang tergabung dengan keanggotaan Kospermindo baru sebanyak 2000 orang.

“Dalam perkembangannya, Kospermindo membangun jejaring kemitraan dalam rangkaian mitra bisnis usaha koperasi dengan 8 koperasi,” kata Arman.

Adapun tugas Kospermindo adalah sebagai supply chain, dengan nilai tambah yang diperoleh koperasi yaitu menjamin kepastian produksi koperasi ada pasar yang menampung produksi mereka.

“Pasar pertama adalah Kospermindo sendiri sebagai offtaker termasuk pengembangan resi gudang Kospermindo sebagai pengelola resi jadi offtaker dari semua barang yang ada dalam resi,” jelas Arman.

Aspek nilai tambah kedua adalah menciptakan jejaring yang kuat diantara mereka agar tumbuh kesadaran berkoperasi.

Terkait dengan kebutuhan pembiayaan diperankan dari 2 sisi satu koperasi dapat berperan sebagai avalis pembiayaan on farm, kedua sebagai entitas bisnis kosporindo sebagai aggregator.

“Market rumput laut Kospermindo adalah China dan dan pasar domestik ke PT Agarindo,” imbuh Arman seraya menyebutkan, untuk pemasaran Kospermindo rata-rata 3 kontainer perminggu. Dimana 1 kontainer memuat 25 ton rumput laut.

Pada minggu ini, mereka mengirim 7 kontainer. “Ke depan, Kospermindo mencoba mengembangkan satu pola bagaimana pengelola mendorong dan mencari investor yang bisa menumbuhkan industri-industri rumput laut,” tukas Arman.

Perkuat PPKL

Sementara itu, dalam mewujudkan 150 koperasi modern pada 2022 ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfokuskan dalam pengembangan koperasi sektor rill, khususnya koperasi pangan seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.

“Untuk itu saya minta Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) mengidentifikasi dan melakukan kurasi terhadap koperasi sektor rill untuk dikembangkan menjadi koperasi modern. Dan saya minta menyiapkan profiling koperasi sektor rill di wilayah masing-masing dan proses bisnisnya,” kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi, pada acara pelatihan yang diselenggarakan Asisten Deputi Pengembangan SDM dan Jabatan Fungsional, di Makassar, Sulawesi Selatan.

Zabadi menambahkan, PPKL diangkat dalam upaya pendampingan kepada koperasi untuk lebih profesional dalam penerapan Good Cooperative Governance (GCG), dan melakukan pembinaan kepada koperasi agar masuk dalam ekosistem digital. Baik digital dalam pemasaran produk, digitalitasi pencatatan dan penyediaan laporan keuangan, serta akses pembiayaan.

“Untuk itulah peran PPKL hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan memberikan literasi kepada masyarakat. Terutama, manfaat yang didapatkan jika masyarakat mau menjadi anggota koperasi,” jelas Zabadi.

Tugas tambahan PPKL adalah identifikasi dan pendataan produk-produk koperasi yang layak untuk didaftarkan dalam laman e-katalog LKPP, mengingat anggaran kementerian/lembaga dan BUMN 40 persen dibelanjakannya untuk produk Koperasi dan UMKM.

Zabadi menambahkan, SDM koperasi diberikan pelatihan untuk dapat meningkatkan profesionalitas, penguatan takelola dan manajerial, keuangan, serta bisnis koperasi.

“Koperasi kita bekali agar menjadi koperasi modern melalui beberapa strategi,” tandas Zabadi.

Diantaranya, pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan, pengembangan Factory Sharing dengan kemitraan terbuka agar terhubung dalam rantai pasok, serta pengembangan Koperasi Multi Pihak.

Tak ketinggalan adalah Digitalisasi Koperasi, menciptakan model/pola baru koperasi yang relevan dengan perkembangan zaman, tuntutan perubahan socio-budaya, dan kebutuhan model bisnis.

Untuk itu, lanjut Zabadi, pemerintah telah menerbitkan Permenkop dan UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.

Ada juga pengembangan koperasi melalui oemekaran/Spin-Off Koperasi, sebagai bentuk perluasan usaha sesuai kebutuhan anggota dan pemanfaatan dana lebih koperasi.

“Koperasi juga didorong membentuk konsorsium bisnis, seperti patugangan membangun SPBU, Rumah Sakit, pabrik Kelapa Sawit,” papar Zabadi.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengembangan SDM dan Jabatan Fungsional Nasrun Siagian menekankan pentingnya penyelenggaraan pelatihan seperti ini kepada pengurus, pengelola dan anggota koperasi serta Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, adalah untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat terhadap koperasi.

“Karena, tantangan utama dalam pengembangan koperasi di Indonesia adalah rendahnya minat masyarakat berkoperasi. Masyarakat masih kerap memandang koperasi sebagai lembaga yang kurang terpercaya,” pungkas Nasrun.

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *