Beritakota.id, Jakarta – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlunya mengoptimalkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam penanganan Covid-19 agar pelaksanaan tepat sasaran, dan akuntabel.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa pengawasan atas pelaksanaan penanganan dampak COVID-19 ini harus dilakukan secara bersama-sama dan saling berkolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri karena ini merupakan pertaruhan yang besar.
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berperan aktif dalam upaya menyediakan early warning system dan memberikan solusi yang tepat dan cepat atas permasalahan yang dihadapi dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam menjaga akuntabilitas,”ujarnya dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Kamis (11/6).
Sinergi dan kolaborasi juga harus dibangun antara APIP, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Aparat Penegak Hukum (APH), mencakup Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan POLRI.
Kolaborasi ketiga pihak tersebut akan membangun perspektif yang lebih komprehensif dalam pengawalan akuntabilitas, efektivitas kegiatan, dan ketaatan pada perundangan.
Dengan adanya komitmen bersama untuk pendeteksian dini permasalahan serta perumusan solusi nyata atas permasalahan, akuntabilitas program penanganan Covid-19 dapat terjaga dan manfaatnya akan betul-betul sampai kepada masyarakat.
Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa penting bagi APIP, Pemeriksa eksternal, APH, dan pihak terkait lainnya untuk memiliki cara pandang dan sikap yang sama terhadap kondisi kedaruratan yang dihadapi negara saat ini. Dengan demikian, seluruh pihak dapat bergerak seirama untuk segera mendorong negara kita keluar dari kondisi sulit ini.
“Kolaborasi pengawasan inilah yang selanjutnya menjadi tema besar yang akan diangkat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juni nanti secara virtual dari Kantor Pusat BPKP di Jakarta,” sebutnya.
Respon (1)