Beritakota.id, Jakarta – Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PT Garuda Indonesia Tbk. Keresahan para pilot itu pun beralasan dengan masuknya 14 karyawan Lion Air ke manajemen yang berdampak menimbulkan ketidakadilan bagi karyawan internal.
Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) Capt. Ruli Wijaya mengatakan, perekrutan yang dilakukan manajemen mengandung sejumlah kejanggalan yang perlu dikaji ulang, khususnya dari sisi prinsip-prinsip Good Corporte Governance. “Langkah ini juga tidak selaras dengan semangat efisiensi yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah maupun perusahaan,’’ ungkap dia dalam konferensi pers yang berlangsung di Bintaro, Senin, (26/5).
Pihaknya menilai gagalnya komunikasi manajamen dan serikat pekerja. Komunikasi yang tidak terjalin secara efektif antara manajemen sebagai pemangku kebijakan dan serikat pekerja telah menghambat terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan manajemen, yang semestinya menjadi dasar dalam membangun perusahaan yang sehat.
Baca Juga: Serikat Pekerja Pertamina: Keluarga Besar Pertamina Cilacap, Kalian Tidak Sendirian
‘’Komunikasi yang tidak terjalin secara efektif antara Manajemen sebagai pemangku kebijakan dan serikat pekerja telah menghambat terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara Karyawan dan Manajemen, yang semestinya menjadi dasar dalam membangun perusahaan yang sehat,’’pungkasnya.
Ruli Wijaya yang juga Ketua Sekretariat Bersama mengatakan upaya serikat pekerja menyampaikan pendapat sering kali direspons dengan pembatasan, meskipun telah dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. ‘’Padahal, seluruh masukan yang kami sampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap Garuda Indonesia sebagai flag carrier nasional. Sayangnya, Manajemen cenderung memandang kami sebagai pihak yang berseberangan, alih-alih melihat potensi kontribusi dari pengalaman dan kompetensi yang kami miliki sebagai bagian dari aset strategis perusahaan,’’ ucapnya.
Pemotongan Iuran Serikat
Tak sampai disitu, mereka pun berkeluh kesah adanya pemutusan sepihak pemotongan iuran serikat. ‘’Kami menduga adanya upaya pelemahan terhadap Serikat Pekerja melalui penghentian mendadak bantuan pemotongan iuran keanggotaan dari sistem payroll pegawai. Langkah ini mencerminkan tidak adanya itikad baik dari Perusahaan dalam menjaga kemitraan yang sehat antara Serikat dan Manajemen dalam membangun PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,’’sebutnya.
Mereka pun menduga adanya upaya kriminaliasi terhadap ketua-ketua serikat pekerja melalui pelaporan kepada pihak kepolisian terkait Berita Pers yang dikeluarkan oleh Sekretariat Bersama.
Tindakan ini patut dipertanyakan, karena tidak sejalan dengan amanat Undang- Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat dan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.
