Beritakota.id, Jakarta -Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu, 7 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan pertahanan dengan kondisi fiskal negara, sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
Rombongan memulai perjalanannya dari Bandara Timika, Papua Tengah, dan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam di Kabupaten Nduga. Setibanya di lokasi, Menhan dan Menkeu langsung bergerak menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku, yang merupakan salah satu titik strategis TNI di wilayah tersebut.
Di Poskotis, kedua menteri menerima paparan mendalam mengenai kondisi keamanan dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi. Paparan tersebut mencakup perkembangan operasi TNI di wilayah Papua Pegunungan, khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan di daerah rawan konflik.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kunjungan ini. “Kami ingin memastikan kesiapan pasukan serta mendengar langsung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah rawan ini,” ujarnya.
Kunjungan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi kedua menteri untuk meninjau langsung tantangan yang dihadapi oleh personel TNI di lapangan. Selain aspek pertahanan, kunjungan ini juga menjadi momen strategis bagi pemerintah pusat untuk berdialog langsung dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati secara khusus memimpin dialog tersebut untuk melihat secara langsung dampak ekonomi akibat konflik yang terjadi, serta mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Sri Mulyani menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan kondisi di lapangan. “Kebijakan fiskal harus selaras dengan kondisi lapangan, agar pembangunan bisa tetap berjalan meski dalam tantangan keamanan,” ungkap Sri Mulyani.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat guna, demi mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua, bahkan di tengah situasi yang menantang.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada keamanan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan secara keseluruhan. (Herman Effendi)
