Beritakota.id, Medan Merdeka Selatan, Jakarta — Dalam upaya mendorong optimalisasi tata kelola Dana Alokasi Khusus (DAK), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah membangun aplikasi DAK terintegrasi ”Layanan Inklusif dan Terpadu untuk Evaluasi Realisasi Anggaran yang Kolaboratif Smart dan Interaktif (Literaksi)” dan telah disosialisasi secara daring melalui zoom ke perpustakaan daerah penerima manfaat DAK, Rabu (23/7) yang diikuti dari 470 peserta. Inovasi ini telah mendapat dukungan dari berbagai stakeholder seperti Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Walikota/Bupati dan Kepala Dinas Perpustakaan yang mendapatkan alokasi DAK, baik DAK Fisik maupun Non Fisik.
Terkait dengan inisiasi pembangunan Literaksi, Ketua Komis X DPR, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi atas upaya perbaikan atas tata kelola DAK dan menyampaikan terkait urgensinya. “Kami meyakini bahwa proyek perubahan ini dapat menjadi salah satu bentuk inovasi strategis dan berdampak nyata bagi peningkatan layanan perpustakaan di Indonesia melalui pemanfaatan DAK secara efektif, efisien dan akuntabel,” tegas Hetifah.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pimpinan Komisi X lainnya, Lalu Hadrian Irfani. Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan bahwa tanpa tata kelola yang baik, alokasi anggaran DAK sebesar apa pun bisa kehilangan maknanya. “Dengan inovasi ini untuk memastikan bahwa dana benar-benar digunakan untuk kegiatan prioritas DAK yang telah ditetapkan. Ini untuk menghindari pemborosan atau ketidaktepatan sasaran,” tambah Wakil Ketua Komisi X DPR.
Baca Juga: Demo Ojol di Jakarta, DPR: Perusahaan Aplikator Harus Merespons Tuntutan Para Driver
Hadirnya Literaksi sebagai jawaban atas berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan DAK. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz, saat ini Perpustakaan Nasional mengelola Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk pengembangan dan pemerataan layanan untuk Perpustakaan Daerah. Sampai hari ini masih ada beberapa kendala sehingg perlu optimalisasi dalam pengelolaannya DAK. “Saya kira dengan adanya perbaikan tata kelola DAK akan dapat menjadi pembelajaran bersama bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan DAK,” tambah Kepala Perpusnas.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional, Edi Wiyono sebagai inisiator dari inovasi Literaksi menambahkan, bahwa gagasan ini berangkat dari hasil identifikasi atas penyelenggaraan kegiatan DAK selama ini. “Masih terdapat beberapa daerah yang tidak dapat menyelesaikan DAK tepat waktu. Dalam hal pelaporan juga masih terpisah dan belum terintegrasi. Hal ini menyebabkan laporan yang masuk tidak bisa realtime. Hadirnya Literaksi sebagai salah satu upaya untuk dapat memastikan bahwa kegiatan DAK dapat sesuai tepat waktu sekaligus untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah,” tegasnya.
Berbagai daerah penerima DAK memberikan apresiasi atas hadirnya Literaksi, seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonigiri, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, Dinas Perpustakaan Kota Solo. Mereka mengungkapkan akan terbantu dengan adanya sistem terintegrasi.
“Sebagai daerah penerima manfaat DAK dari Perpustakaan Nasional, kami sangat merasakan pentingnya perbaikan sistem tata kelola yang lebih efisien dan terintegrasi. Proyek perubahan dengan menghadirkan sistem Literaksi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan DAK,” tegas Mawan Tri Hananto, Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri.
Testimoni lain datang dari Arif Handoko, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta yang menyambut baik pembangunan Literaksi. “Sebagai salah satu daerah penerima DAK Non Fisik dari Perpustakan Nasional, kami melihat urgensi kuat terhadap hadirnya sistem pelaporan yang terintegrasi, adaptif, dan mudah diakses. Oleh karena itu, kami menyambut baik inovasi pembangunan aplikasi sebagai langkah maju dalam penguatan tata kelola DAK,” ura Handoko.
Kabupaten Magetan yang mendapatkan alokasi DAK Non Fisik Rp 1.1M pada tahun 2025 ini mengatakan pentingnya ada aplikasi yang terintegrasi dengan sistem lain seperti SIKD, KRISNA Bappenas, dan DJPK Kementerian Keuangan (Kemenkeu). ” Pembangunan aplikasi Literaksi merupakan terobosan yang sangat dibutuhkan dalam rangka memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan DAK. Sebagai daerah penerima DAK, kami sangat merasakan pentingnya sistem pelaporan yang mudah diakses, dan terhubung dengan sistem perencanaan nasional.
Literaksi hadir sebagai jawaban atas berbagai permasalahan terkait integrasi data. Intervensi DAK Fisik dan Non Fisik Perpustakaan Nasional diharapkan menjadi pengungkit peningkatan layanan, tetapi pelaksanaannya saat ini menghadapi sejumlah kendala tata kelola.
Pertama, sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan DAK masih terfragmentasi. Proses pengusulan DAK Fisik dilakukan melalui aplikasi KRISNA-DAK milik Bappenas sementara pelaporan penyerapan DAK Non Fisik harus melalui aplikasi ALADIN milik Kemenkeu. Kedua platform tersebut belum sepenuhnya terhubung, sehingga pemerintah daerah kerap harus melakukan entri data yang sama berulang kali di sistem berbeda (double entry) dan menyampaikan laporan secara terpisah ke masing-masing kementerian. Hal ini mengurangi efisiensi dan membuka peluang inkonsistensi data.
Kedua, koordinasi pelaporan dan pengawasan DAK perpustakaan masih terbatas. Selama ini, monitoring pemanfaatan DAK Fisik dilakukan secara terpisah oleh instansi terkait – Bappenas dan Perpusnas memantau progres kegiatan fisik, sedangkan DJPK Kemenkeu memonitor penyerapan anggaran melalui mekanisme keuangan. Keterbatasan integrasi data menyulitkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran utuh secara real-time. Akibatnya, potensi permasalahan seperti keterlambatan pelaksanaan, penyerapan anggaran yang rendah, atau penyimpangan penggunaan dana mungkin tidak cepat terdeteksi.
Ketiga, mekanisme pelaporan manual yang masih digunakan di beberapa tahap menyebabkan inefisiensi dan risiko kesalahan. Pengumpulan dan verifikasi dokumen fisik membutuhkan waktu dan rentan keterlambatan, yang pada gilirannya dapat menunda penyaluran dana atau mengakibatkan dana tidak terserap optimal dalam tahun anggaran berjalan.
Atas berbagai kendala tersebut, Perpustakaan Nasional melalui inovasi yang diinisiasai oleh Biro Perencanaan dan Keuangan membangunan aplikasi Literaksi adalah bagian dari e-Performance Perpusnas, sebagai platform perekaman data DAK Perpusnas yang memiliki kemampuan bukan hanya interkoneksi, bahkan mampu melakukan interoperabilitas. Literaksi telah terhubung dengan Krisna Bappenas, mampu menarik data dari SIKD Kemenkeu dan mengirim data langsung ke SIKD Kemenkeu.
