Beritakota.id, Bogor – Anggota DPR RI Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meninjau ulang kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Ia menilai langkah tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan berdampak besar terhadap perekonomian lokal yang bergantung pada sektor pariwisata.
“Saya minta kebijakan Menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya,” ucap Mulyadi kepada wartawan di Pesona Alam Resort, Kabupaten Bogor, Kamis (16/10/2025).
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kawasan Puncak memiliki karakteristik ekonomi yang sangat bergantung pada aktivitas wisata dan jasa. Karena itu, penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata secara masif telah menyebabkan ribuan masyarakat kehilangan mata pencaharian.
“Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Okupansi hotel dan restoran menurun drastis, petani kesulitan menjual hasil panen, dan omzet juga merosot. Saya dengar dari Pak Bupati, turun sampai 50–80 persen,” ungkapnya.
Mulyadi mengatakan, dirinya telah melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, serta pihak Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH untuk mendorong peninjauan ulang kebijakan penutupan usaha tersebut.
“Saya sudah bicara dengan Dirjen Gakkum KLH. Beliau janji tidak akan ada lagi agenda penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kembali dibuka,” katanya.
Baca juga : Wisata Alam Sevillage, Destinasi Glamping Hits di Puncak
Menurut Mulyadi, pemerintah harus bersikap adil dan proporsional. Pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi semestinya mendapat pembinaan, bukan sanksi penutupan. Namun, bagi yang terbukti melanggar aturan atau merusak lingkungan, penegakan hukum tetap harus ditegakkan.
“Kita apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD,” tegasnya.
Ia menambahkan, akibat kebijakan penyegelan yang dilakukan secara menyeluruh, banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian dan sulit mencari pekerjaan baru karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan.
Mulyadi menegaskan bahwa kawasan Puncak merupakan salah satu ikon wisata nasional yang harus dijaga bersama. Pemerintah, katanya, perlu mempertimbangkan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Pemerintah jangan membuat keputusan yang bikin gaduh. Kalau niatnya mengabdi, ayo duduk bersama. Jangan sampai masyarakat dan pelaku wisata dianggap musuh,” ujar anggota DPR tiga periode dari daerah pemilihan Bogor itu.
Untuk menampung keluhan dan aspirasi warga, Mulyadi mengaku telah membuka posko di beberapa titik di kawasan Puncak. Langkah itu dilakukan agar aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik dan situasi tetap kondusif.
“Saya buka posko supaya aspirasi masyarakat tersalurkan. Kalau tidak ditampung, bisa meledak di jalan. Sudah banyak spanduk dan rencana aksi demo,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Bogor, Mulyadi menegaskan dirinya mendukung penuh investasi yang bertujuan menggerakkan ekonomi daerah, selama sesuai dengan ketentuan dan tidak merusak lingkungan.
“Siapa pun yang mau investasi dan taat regulasi, saya apresiasi. Karena itu membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah. Negara kita saja susah mencari investor, jadi kalau ada yang mau tanam modal di Puncak, harusnya kita jaga,” tegasnya.
Ia menutup dengan menyerukan agar pemerintah bersikap bijak dalam menegakkan aturan tanpa mematikan roda ekonomi masyarakat.
“Kita berterima kasih pada pemerintah yang menertibkan pelanggaran. Tapi jangan semua dipukul rata. Puncak ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga sumber kehidupan masyarakat,” pungkas Mulyadi. (Herman Effendi / Lukman Hqeem)
