Beritakota.id, Jakarta – Kontroversi menggemparkan dunia politik Gorontalo. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan secara resmi menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggotanya, Wahyudin Moridu, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Keputusan tegas ini diambil menyusul pernyataan mengejutkan Wahyudin dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan publik.
Dalam video yang menjadi viral tersebut, Wahyudin Moridu secara terang-terangan mengakui niatnya untuk “merampok uang negara” terkait dana perjalanan dinas ke Makassar. Pernyataan kontroversial ini sontak mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan masyarakat, yang menilai sikap tersebut sangat tidak pantas dan mencederai amanah serta kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepadanya.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa pemecatan ini merupakan hasil dari proses klarifikasi mendalam dan rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin partai.
“Tindakannya tidak bisa ditoleransi. Hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW),” tegas Komarudin Watubun dalam keterangan resminya pada Sabtu, 20 September 2025.
Komarudin menilai, pernyataan Wahyudin tidak hanya mencoreng nama baik PDI Perjuangan, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan disiplin sebagai kader partai. “Ucapan seperti itu menunjukkan sikap yang tidak pantas bagi seorang wakil rakyat. Ini pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip moral, etika, dan integritas yang dijunjung partai,” tambahnya.
Peringatan Keras untuk Seluruh Kader
Sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga marwah partai, DPP PDI Perjuangan turut memberikan peringatan keras kepada seluruh kadernya di seluruh penjuru Indonesia. Para kader diingatkan untuk senantiasa menjaga sikap dan perilaku, baik dalam kehidupan publik maupun privat.
“Kami tidak akan segan mengambil tindakan serupa terhadap kader yang melakukan pelanggaran yang mencederai partai dan rakyat. Kader harus menjadi teladan, bukan mencoreng kepercayaan publik,” pungkas Komarudin, menegaskan komitmen partai terhadap integritas dan akuntabilitas.
Pemecatan ini menjadi pelajaran berharga bagi para wakil rakyat agar selalu menjunjung tinggi etika dan amanah jabatan. (Herman Effendi)
