Beritakota.id, Jakarta – Penurunan harga komoditas cabai belakangan ini telah menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga pangan pokok strategis untuk mencegah kerugian di tingkat produsen maupun konsumen. Menurut Presiden, baik inflasi maupun deflasi harus dikendalikan dengan baik, terutama dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan.
Sebagai tanggapan, Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasokan (SPHP) Cabai. Forum ini juga menindaklanjuti surat terbuka Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Jawa Timur kepada Presiden terkait fluktuasi harga cabai di tingkat produsen.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa pemerintah senantiasa memperhatikan kepentingan para petani, termasuk produsen cabai. “Para petani, termasuk petani cabai, selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah agar terus bersemangat meningkatkan produktivitas. Saat ini, kita menghadapi kondisi oversupply karena panen raya serentak di beberapa wilayah, seperti di Jawa Timur. Untuk itu, kami telah menyiapkan skema mobilisasi pangan ke daerah-daerah yang masih mengalami harga cabai tinggi. Selain itu, kami juga akan mendorong kementerian dan lembaga agar para ASN membantu menyerap pasokan cabai dengan berbelanja langsung dari produsen,” ujar Arief dalam keterangan di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Data dari Rakor SPHP Cabai menunjukkan bahwa terdapat tiga daerah sentra utama cabai yang saat ini sedang mengalami panen raya dengan total produksi mencapai 200 ton per hari. Ketiga daerah ini merupakan pemasok utama cabai merah besar, menyumbang hingga 50 persen pasokan nasional.
Banyuwangi menyumbang sekitar 100 ton cabai per hari.
Jember dan Probolinggo masing-masing menghasilkan sekitar 50 ton per hari.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, cabai termasuk komoditas sayuran dengan kontribusi produksi terbesar, yaitu cabai besar (10,64 persen), cabai rawit (10,31 persen), dan cabai keriting (7,94 persen).
Untuk mengatasi melimpahnya pasokan, NFA terus menggenjot program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Program ini bertujuan agar stok pangan yang berlimpah di daerah-daerah produsen dapat didistribusikan ke wilayah yang kekurangan atau mengalami kenaikan harga. Hingga minggu pertama Oktober 2024, total FDP khusus cabai telah mencapai 36.840 kilogram (kg), terdiri dari 31.686 kg Cabai Merah Keriting (CMK) dan 5.154 kg Cabai Rawit Merah (CRM).
Pencapaian FDP cabai pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan tajam sebesar 66,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana realisasi FDP cabai pada tahun 2023 mencapai 22.085 kg.
Rencananya, FDP cabai juga akan diperluas hingga ke wilayah Papua, mengingat banyak kabupaten/kota di sana yang masih mengalami lonjakan harga cabai merah keriting dan rawit di tingkat konsumen.
Selain distribusi, NFA juga meluncurkan Gerakan Aksi Penyerapan Cabai oleh ASN dan Kementerian/Lembaga sebagai solusi jangka pendek mengatasi melimpahnya pasokan. Direktur SPHP NFA, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa gerakan ini penting untuk mendorong penyerapan cabai secara langsung oleh aparatur negara.
Melalui surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA Nomor: 659/TS.02.01/B/10/2024 tertanggal 8 Oktober 2024, yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, penyerapan cabai diharapkan dapat dikoordinasikan di setiap wilayah sebagai langkah untuk menstabilkan harga.
Pada tanggal 11-12 Oktober 2024, NFA berhasil mendistribusikan 29,38 ton cabai merah besar dari Banyuwangi ke berbagai pasar di wilayah Jabodetabek, seperti Pasar Induk Cikopo Purwakarta, Pasar Induk Kramat Jati Jakarta, Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, dan Pasar Induk Kemang Bogor. Ke depan, distribusi ini akan diperluas ke wilayah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Pulau Jawa.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan dan harga cabai, sehingga tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga memastikan harga yang stabil dan terjangkau bagi konsumen di seluruh Indonesia.
