Beritakota.id, Siak – Pemerintah Kabupaten Siak melakukan langkah efisiensi besar-besaran dengan memangkas anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini diambil menyusul defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang membebani keuangan daerah.
Bupati Siak Afni menjelaskan bahwa kebijakan rasionalisasi anggaran senilai Rp1,1 triliun dilakukan guna mengatasi tunda bayar tahun anggaran 2024 serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
Baca juga :
“Efisiensi tidak terhindarkan lagi, kami mengoreksi belanja dinas hampir Rp1,1 triliun. Kami ingin prioritaskan selesaikan tunda bayar dulu. Sejak kami dilantik kemarin, kami dihadapkan dengan minus Rp327 miliar. Defisit Rp400 miliar, karena itu, kami harus poles lagi porsi-porsi keuangannya,” ujar Afni di Siak, Minggu (20/7/2025).
Menurut Afni, rasionalisasi ini akan mengubah pola perencanaan anggaran di seluruh satuan kerja, termasuk di tingkat desa. Ia meminta para penghulu dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) untuk segera melakukan penyesuaian belanja.
Baca juga : 2025, APBD Jakarta Rp 91,34 Triliun, Pj Gubernur: Jakarta Sebagai Kota Global Akan Terwujud
“Jangan lagi bikin kegiatan seremonial yang tidak berdampak kepada rakyat. Kita harus berubah, berbenah, tahun ini kita merasakan sakit bersama,” kata dia.
Karena terbatasnya ruang fiskal, Afni mendorong kepala OPD untuk mencari peluang dan solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi keberlangsungan pembangunan.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada sumber daya alam Migas. Kita butuh transformasi menuju ekonomi berbasis manusia, inovasi, dan teknologi. Kita juga harus upayakan pembangunan di Siak bisa melalui APBN,” ujar dia.
Lebih lanjut, Afni mengungkapkan bahwa 2025 menjadi periode yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Siak. Namun, apabila tunda bayar dapat diselesaikan, ia optimistis pada tahun ketiga masa jabatannya APBD akan kembali stabil.
“Tahun kedua kita bisa jalan tapi tertengka-tengkak, tahun ketiga kita sudah bisa berjalan sempurna. Rasionalisasi Rp1,1 triliun, kita ketok palu di APBD-P nanti hanya di angka Rp2 triliun saja,” jelas dia.
Afni juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD, yang mengacu pada upaya memaksimalkan penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Sumber : Infopublik / Lukman Hqeem)
