Beritakota.id, Jakarta – Ribuan pengemudi Ojek Online (Ojol) menggelar demonstrasi bertajuk ‘Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217’. Aksi demonstrasi dilakukan di sekitar Istana Merdeka Jakarta, Jakarta Pusat.
Ada lima tuntutan yang disampaikan. Yaitu, negara hadirkan UU Transportasi Online/Perppu, driver 90 persen aplikator 10 persen harga mati, pemerintah buat peraturan tarif antar barang dan makanan, audit investigatif aplikator, dan hapus aceng, slot, hub, multi order, member, pengkotak-kotakan dll. Semua driver reguler kembali.
Menanggapi aksi ojol tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin meminta Pemerintah memenuhi tuntutan aksi ojol teresebut.
Syafiuddin menegaskan bahwa aspirasi para driver ojol merupakan suara masyarakat pekerja yang harus diperhatikan.
Baca juga: Ramai Mitra Ojol Daerah Tolak Perubahan Komisi, Skema 20 Persen Dinilai Banyak Benefit
Dia meminta pemerintah untuk segera turun tangan dan memfasilitasi dialog antara perusahaan aplikator dengan perwakilan driver agar tercapai kesepakatan yang adil.
“Para driver ojol adalah tulang punggung transportasi daring di Indonesia. Mereka bekerja keras di lapangan, namun seringkali pendapatannya tergerus oleh potongan aplikasi yang terlalu besar. Pemerintah harus mendengar dan memastikan adanya keadilan dalam sistem ini,” kata Syafiuddin di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Politisi PKB ini mendesak perusahaan aplikator untuk segera merespons tuntutan para driver.
Menurutnya, perusahaan teknologi transportasi daring tidak boleh hanya fokus pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan.
“Fraksi PKB mendukung penuh tuntutan agar potongan aplikasi diturunkan menjadi 10 persen. Aplikator harus menempatkan kesejahteraan driver sebagai prioritas. Tanpa driver, bisnis ini tidak akan berjalan,” pungkasnya.
