Beritakota.id, Jakarta – Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menunjukkan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), nilai transaksi melalui sistem e-Katalog meningkat tajam dari Rp.83,6 triliun pada 2022 menjadi Rp.196,7 triliun pada 2023, dan terus naik hingga menyentuh Rp223,81 triliun hanya dalam tiga kuartal pertama tahun 2024.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, implementasi Katalog Elektronik Versi 6 (V6) juga mencatat capaian penting. Hingga akhir 2024, sistem katalog baru ini memuat lebih dari 3,5 juta produk, terdiri atas 2,9 juta produk hasil migrasi dan 615 ribu produk hasil kurasi. V6 dirancang untuk menjadi tulang punggung sistem belanja negara berbasis digital yang efisien, transparan, dan inklusif.

Baca juga : Telkom Dukung Digitalisasi Koperasi Program KDMP

Mendukung percepatan ini, dua ajang besar yaitu Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) untuk pertama kalinya berkolaborasi dalam sebuah perhelatan berskala nasional yang digelar pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Mengusung tema “Digitalisasi Pengadaan untuk Indonesia Emas: Inovasi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan,” acara ini menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku usaha, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Ajang ICEF-IPFE 2025 diselenggarakan oleh LKPP bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), dan dilaksanakan oleh PT Satu Tujuan Event. Pameran ini menempati area seluas 2.700 m² dan menghadirkan ratusan merek ternama dari berbagai sektor industri, mulai dari teknologi informasi, kendaraan listrik, alat berat, smartboard, hingga laboratorium dan kesehatan.

Beberapa brand besar yang berpartisipasi antara lain Lenovo, Axioo, Sharp, Wuling, BYD, Silogin, serta Vivente. Sektor perbankan juga turut mendukung dengan kehadiran BRI dan Bank DKI sebagai mitra pembiayaan dan transaksi.

Direktur Utama PT Satu Tujuan Event, Bambang Setiawan, menegaskan bahwa ICEF-IPFE 2025 bukan sekadar pameran, melainkan ruang kolaborasi dan pembelajaran. “Kami ingin memastikan seluruh peserta mendapatkan pengalaman yang edukatif, membuka peluang bisnis nyata, serta berkontribusi langsung dalam percepatan digitalisasi pengadaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya, Rabu (30/7/2025).

ICEF-IPFE 2025 juga menjadi momen penting untuk memperkuat implementasi Katalog Elektronik Versi 6 (V6). Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024, seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan sistem ini mulai 1 Januari 2025.

Sistem V6 telah terintegrasi penuh dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) milik Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengadaan yang lebih cepat, terhubung, dan akuntabel, sekaligus mendorong partisipasi UMKM secara lebih luas.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengakui bahwa kesiapan penyedia dalam memigrasikan produk ke V6, serta literasi digital pelaku usaha di daerah, masih perlu ditingkatkan. “ICEF-IPFE 2025 menjadi ruang solusi bersama untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus memaksimalkan potensi digitalisasi pengadaan barang/jasa bagi pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie yang diwakilkan oleh Erwin Aksa, WKUK Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia menilai ICEF-IPFE 2025 sebagai langkah konkret dalam memperkuat industri lokal dan membuka lapangan kerja baru. “Ini adalah langkah nyata untuk memperbesar investasi dalam negeri dan memperkuat daya saing produk lokal,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum IAPI Andi Zabur Rahman menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah. Menurutnya, kolaborasi antara IPFE dan Kadin Indonesia akan memperbesar dampak strategis ajang ini terhadap penguatan rantai pasok dalam negeri, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan.

Okto Irianto selaku Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para penyelenggara, mitra kerja, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya ICEF 2025. Semoga diskusi dan kolaborasi dalam forum ini dapat membawa manfaat besar bagi bangsa dan negara.

Selama tiga hari penyelenggaraan, ICEF-IPFE 2025 akan menggelar rangkaian program seperti business matching, workshop teknis, bimbingan teknis, serta sertifikasi kompetensi pengadaan. Selain itu, diskusi mendalam akan membahas enam sektor prioritas nasional: pangan, industrialisasi, pendidikan, kesehatan, teknologi digital, serta jasa konstruksi dan perumahan.

Dengan cakupan yang luas dan program yang komprehensif, ICEF-IPFE 2025 diyakini akan menjadi katalis utama dalam akselerasi transformasi digital pengadaan, sekaligus mendorong Indonesia menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. (Herman Effendi / Lukman Hqeem)

Tag: