Beritakota.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM mencatat akses pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke perbankan masih rendah. Untuk itu, peningkatan literasi keuangan pengusaha UMKM terhadap fintech sangat diperlukan.
“UMKM yang baru mendapatkan pembiayaan perbankan baru hanya sekitar 19,4 persen jadi sangat rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi pembiayaan UMKM,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman dalam webinar Menatap Masa Depan Fintech dan UMKM 2021, Selasa (15/12/2020).
Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM sudah mendeteksi UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Hasilnya, masih banyak UMKM dapat bertahan, bahkan tumbuh di tengah pandemi.
UMKM yang bertahan yaitu yang melakukan inovasi dengan beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen dan masuk ekosistem digital. Menurut survei dari world bank, 42 persen dari UMKM Indonesia menggunakan sosial media atau digital platform dalam merespons pandemi covid-19.
“Survei Mckinsey Juni 2020 menunjukkan kenaikan penjualan e-commerce sebesar 26 persen dan terdapat 3,1 juta transaksi per hari Selama pandemi Covid-19,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ternyata UMKM mampu melakukan adaptasi dengan mengubah kategori produk. Sebanyak 40 persen dari UMKM telah mengubah kategori produksi menjadi home care, makanan dan Kesehatan, bahkan dalam market ini pelaku UMKM telah menjual lebih dari 1 kategori.
Melihat perkembangan ini, literasi keuangan dari financial technology dapat terus ditingkatkan untuk membantu perkembangan UMKM.
“Tingkat literasi keuangan digital Indonesia saat ini baru mencapai 35,5 persen tapi progresnya cukup baik. Finansial teknologi sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam memudahkan UMKM khusus yang tidak memiliki persyaratan cukup untuk mengakses pembiayaan perbankan dalam mengakses pembiayaan modal kerja,” pungkasnya.
Direktur eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menyebut bahwa minat masyarakat menggunakan pinjaman fintech lending terus meningkat meskipun di masa pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari penyaluran fintech lending per Oktober 2020 mencapai Rp137,65 triliun.
“Suatu catatan penting bahwa indeks inklusi keuangan kita itu sudah sedemikian besar 76,19 persen artinya ada 76,19 persen penduduk dewasa yang telah menggunakan layanan keuangan formal dan saya kira salah satunya melalui finansial teknologi ini kalau kita lihat outstanding kita di Oktober 2020 mencapai Rp137,65 triliun,” kata Tauhid.
Menurutnya, perkembangan fintech lending itu luar biasa cepat, apalagi jika dilihat data-data di bulan Oktober 2020 itu penyaluran fintech lending mencapai Rp8,59 triliun atau kenaikan sekitar 17,98 persen Oktober 2019 yang senilai Rp7,59 triliun.
“Artinya kalau kita lihat minat masyarakat untuk melakukan pinjaman melalui teknologi finansial itu tumbuh meskipun ada pandemi ini,” ujarnya.
Namun demikian, salah satu risiko fintech yaitu kinerja kredit bermasalah. Di mana untuk pinjaman 90 hari itu sebesar 7,58 persen per Oktober 2020 atau naik 4,88 persen dari periode sebelumnya tahun 2019 yang sebesar 2,7 persen. Catatannya, jika dibandingkan NPL perbankan itu per September sebesar 3,15 persen ternyata fintech jauh lebih tinggi.
“Tantangan utamanya itu. Saya kira ini penting karena di tengah situasi ini menjadi jalan tengah karena UMKM sangat membutuhkan fintech seperti ini. Namun kita juga perlu tahu bahwa dari kredit perbankan UMKM hanya sebesar 18-19 persen,” katanya.
