Beritakota.id, Jakarta – Ratusan sopir truk akan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Rabu 2 Juli 2025.
Aksi ini dijadwalkan melibatkan sekitar 300 truk dan 500 sopir yang tergabung dalam Aliansi Sopir Logistik Indonesia (ASLI). Bukannya menolak kebijakan Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL), mereka menuntut pemerintah menyiapkan solusi komprehensif sebelum penerapan kebijakan tersebut.
Penanggung jawab aksi, Ika Rostianti, menjelaskan bahwa demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib para sopir truk. “Kami mendukung Zero ODOL, tapi posisi kami di mana? Kami butuh perlindungan,” tegas Ika dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.
Ika mengkritik penerapan kebijakan Zero ODOL yang dianggapnya terburu-buru dan tanpa melibatkan para pengemudi truk. Menurutnya, pemerintah belum mengakomodasi berbagai persoalan di lapangan, terutama terkait biaya normalisasi armada truk yang terbilang sangat tinggi. “Butuh uang dan itu tidak dipikirkan,” ujarnya.
Ika juga menyoroti perbedaan jenis pengemudi truk, mulai dari yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, sopir harian, hingga pemilik kendaraan yang mencari muatan secara mandiri. Ia menilai regulasi Zero ODOL yang seragam tidak sesuai dengan kompleksitas kondisi di lapangan.
Senada dengan Ika, pengurus ASLI, Farid Hidayat, mengungkapkan bahwa kebijakan Zero ODOL akan membuat biaya operasional sopir truk menjadi minus. Ia mencontohkan pengantaran logistik dari Banyuwangi ke Lombok dengan ongkos kirim Rp 500.000 per ton. Dengan penerapan Zero ODOL, truk golongan sedang hanya mampu mengangkut 4 ton, sehingga tarif ongkir menjadi Rp 2 juta. Namun, biaya operasional untuk rute tersebut mencapai Rp 2.150.000. “Biaya operasional saja minus Rp 150.000,” kata Farid.
Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan mengingat potensi dampaknya terhadap kelancaran arus logistik nasional. Pemerintah diharapkan segera merespon tuntutan para sopir truk dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
