Beritakota.id, Jakarta – Serah terima jabatan (sertijab) pucuk pimpinan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah resmi dilakukan pada Senin (13/10/2025) di Kantor Bapanas, Jakarta. Menteri Pertanian (Mentan) yang kini juga menjabat sebagai Kepala Bapanas (Kabapanas), Andi Amran Sulaiman, langsung menggelar rapat perdana usai sertijab guna menyusun strategi penguatan pengawasan harga pangan pokok strategis.
Dalam konferensi pers usai rapat pimpinan, Amran menegaskan bahwa fokus utama kepemimpinannya adalah stabilisasi harga pangan, khususnya pangan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah seperti beras.
“Rapat perdana, selesai serah terima langsung rapat. Kami mencoba kenal semua tim mulai dari Sestama sampai ke bawah. Satu hal yang harus ditindaklanjuti adalah harga pangan strategis. Ini harus dipantau real time setiap hari,” tegas Amran.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap komoditas pangan bersubsidi. Menurutnya, dengan alokasi subsidi pemerintah mencapai Rp150 triliun, intervensi menjadi keharusan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen.
“Harus diawasi, khususnya pangan yang disubsidi pemerintah. Itu wajib diintervensi, karena kita harus jaga petani dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan jaga konsumen dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Semua beras yang disubsidi pemerintah itu harus diintervensi dan diawasi,” tegasnya.
Salah satu program andalan intervensi pemerintah adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Hingga 13 Oktober 2025, realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai 463,5 ribu ton.
Data Panel Harga Pangan menunjukkan tren positif, di mana harga beras medium dalam sebulan terakhir mengalami penurunan. Per 12 Oktober, rerata harga beras medium di Zona 1 tercatat sebesar Rp13.385/kg, turun 0,50 persen dibandingkan sebulan sebelumnya. Zona 2 dan 3 juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,54 persen dan 4,87 persen.
Program SPHP pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Juli 2025 yang melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi, sebanyak 77,2 persen menyatakan harga beras SPHP terjangkau, dan 6,4 persen menyatakan sangat terjangkau.
Dalam kesempatan tersebut, Amran menyatakan ambisi besarnya untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional, bahkan lebih cepat dari target Presiden.
“Target kita adalah swasembada secepat-cepatnya. Kalau bisa, target Presiden 4 tahun kita capai dalam 1 tahun. Itu adalah lompatan besar yang kita buat bersama, bukan hanya oleh Kementerian Pertanian, tapi seluruh elemen bangsa: TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, dan Badan Pangan,” ujarnya.
Ia menyebut langkah swasembada telah dimulai dari daerah. Beberapa provinsi di Kalimantan yang dulunya mengandalkan pasokan beras dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, kini mulai mandiri dalam produksi beras.
“Contohnya Kalimantan, sekarang sudah mulai swasembada dari 6 provinsi, dan 4 di antaranya sudah mandiri. Ini berdampak langsung pada penurunan inflasi. Alhamdulillah, kita masuk lima besar terbaik dunia,” tambah Amran.
Sinyal positif swasembada turut ditunjukkan oleh proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Dari Januari hingga November 2025, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 33,19 juta ton, naik 3,72 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mulai mendekati proyeksi produksi FAO untuk 2025–2026 sebesar 35,6 juta ton.
Dengan langkah-langkah konkret yang telah dimulai, Andi Amran Sulaiman optimistis swasembada pangan bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang sedang diwujudkan secara kolaboratif dan sistematis.
