Beritakota.id, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan data mengejutkan terkait kasus keracunan makanan yang dialami siswa di seluruh Indonesia. Sepanjang periode Januari hingga September 2025, tercatat 6.517 siswa mengalami keracunan akibat program MBG.
Data ini diungkapkan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Dadan menjelaskan bahwa terdapat 75 kasus keracunan MBG sepanjang tahun 2025. “Dari 6 Januari sampai 31 Juli, tercatat ada 24 kasus. Sementara dari 1 Agustus hingga 30 September, jumlah kasus melonjak menjadi 51 kasus,” ungkap Dadan.
Sebaran Kasus di Berbagai Wilayah
Kasus keracunan ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan rincian:
Wilayah 1 (Sumatera): 1.307 siswa
Wilayah 2 (Jawa): 4.207 siswa
Wilayah 3 (Kalimantan, Sulawesi, Papua): 1.003 siswa
Pelanggaran SOP Jadi Penyebab Utama
Dadan Hindayana juga menyoroti penyebab utama di balik kasus keracunan ini, yaitu *pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP)* di lapangan.
“Misalnya, pembelian bahan baku seharusnya H-2, tetapi ada yang membeli H-4. Proses memasak sampai distribusi idealnya maksimal 6 jam, optimal 4 jam, tetapi sering dilanggar,” jelasnya.
Sebagai contoh, kasus keracunan di Bandung disebabkan oleh jarak waktu distribusi makanan yang terlalu lama dari dapur ke sekolah, sehingga makanan tidak lagi layak konsumsi.
Sanksi Tegas untuk Pelanggar
BGN telah mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara sekolah penyedia pangan gizi (SPPG) yang melanggar SOP. “Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan,” tegas Dadan.
Laporan ini menjadi perhatian serius dari DPR. Kasus keracunan ini tidak hanya menyangkut keselamatan siswa, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap keberlanjutan program MBG yang merupakan program prioritas nasional. Komisi IX DPR berencana untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
Evaluasi mendalam terhadap SOP dan sistem distribusi pangan bergizi akan menjadi fokus utama untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. (Herman Efendi)
