Beritakota.id, Jakarta – Di era ekonomi digital, keamanan siber telah muncul sebagai prioritas strategis yang berkaitan dengan kedaulatan negara, stabilitas sosial, dan nadi ekonomi. Pada tahun 2024, ekonomi digital Indonesia melampaui skala 80 miliar dolar AS dan diproyeksikan akan menyumbang 30% dari PDB-nya pada tahun 2030.
Namun, Indonesia juga menghadapi peningkatan serangan siber sebesar 47% per tahun, kerugian besar bagi usaha kecil dan menengah (UKM) akibat penipuan siber, serta ancaman terhadap infrastruktur kritis. Dalam konteks ini, konferensi CYDES 2025 yang baru-baru ini diselenggarakan di Malaysia, yang berfokus pada “Meningkatkan Ketahanan Siber,” memberikan Indonesia kesempatan untuk memanfaatkan pengalaman China dalam membangun sistem keamanan digital.
Peningkatan kemampuan keamanan siber China yang luar biasa berasal dari sinergi desain kelembagaan, inovasi teknologi, dan pengembangan ekosistem. Secara kelembagaan, selama dekade terakhir, China telah membentuk kerangka kerja regulasi tiga tingkat berupa “hukum – peraturan – standar” melalui berbagai undang-undang mengintegrasikan keamanan siber ke dalam inti strategi keamanan nasionalnya.
Baca Juga: Hari Pustakawan Indonesia: Pustakawan Didorong Perkuat Peran di Era Digital
China juga telah membentuk struktur tata kelola tiga tingkat dan memperkuat keamanan infrastruktur informasi kritis melalui sistem “MLPS 2.0” (Perlindungan Klasifikasi Keamanan Siber 2.0). Secara teknologi, China telah mencapai terobosan di bidang-bidang seperti enkripsi kuantum dan deteksi ancaman berbasis AI.
Misalnya, jalur komunikasi kuantum Hefei-Shanghai “Jalur Utama Beijing-Shanghai” telah banyak digunakan, dan platform berbasis AI telah secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi jenis serangan baru. Secara ekologis, China telah mengembangkan bakat melalui program pendanaan inovasi, mempromosikan kolaborasi antara perusahaan dan universitas, dan membentuk lingkaran tertutup “industri-akademi-riset-aplikasi,” secara substansial mempersempit kesenjangan bakat.
Lanskap keamanan siber Indonesia mengkhawatirkan, ditandai oleh “tiga rendah dan satu tinggi”: rendahnya investasi keamanan oleh UKM, rendahnya tingkat remediasi kerentanan untuk situs web pemerintah, rendahnya kesadaran keamanan siber masyarakat, tetapi peningkatan 52% per tahun dalam penipuan keuangan dan insiden lainnya.
Masalah-masalah ini muncul dari ketidaksesuaian antara laju digitalisasi dan kemampuan keamanan, dengan anggaran keamanan jauh di bawah anggaran China; konflik antara tata kelola yang terfragmentasi dan kebutuhan akan koordinasi, karena 12 departemen mengelola keamanan siber secara terpisah, yang mengarah pada kebijakan yang terfragmentasi; dan ketidakseimbangan antara ketergantungan teknologi dan pengejaran otonomi dan kontrol, dengan sebagian besar infrastruktur kritis bergantung pada solusi teknologi Eropa dan Amerika, yang menimbulkan risiko rantai pasokan yang signifikan.
Untuk keluar dari kebuntuan ini, Indonesia perlu membangun “sistem keamanan siber yang tangguh” dengan memanfaatkan pengalaman China dalam tiga bidang utama. Dalam hal restrukturisasi kelembagaan, Indonesia harus membentuk kerangka kerja “dipimpin negara, terkait industri,” membentuk Komisi Keamanan Siber Nasional lintas departemen dengan merujuk pada model China, merumuskan Undang-Undang Dasar Keamanan Siber untuk mengklarifikasi kewajiban operator infrastruktur kritis, dan menerapkan sistem “peringkat kredit keamanan.”
Baca Juga: Solusi Digital Telkom Mendorong Bisnis UMKM
Untuk pemberdayaan teknologi, Indonesia harus menciptakan sistem pertahanan “AI + Kuantum,” membentuk pusat operasi keamanan siber (SOC) di pusat digital, mengintegrasikan teknologi platform berbagi intelijens ancaman, memperkenalkan sistem Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) berbasis AI untuk mempercepat waktu respons insiden, dan melakukan uji coba teknologi distribusi kunci kuantum (QKD) untuk melindungi transmisi data pemerintah. Dalam hal pengembangan ekosistem, Indonesia harus meluncurkan rencana “Pemberdayaan Seribu Perusahaan,” membentuk dana inovasi untuk mendukung startup lokal dalam mengembangkan solusi yang disesuaikan, mengembangkan layanan keamanan Software-as-a-Service (SaaS) ringan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye “Bulan Keamanan Digital” yang mencontoh “Minggu Kesadaran Keamanan Siber” China.
Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, praktik keamanan siber Indonesia memiliki efek demonstrasi regional. Indonesia dapat mengusulkan “Inisiatif Ketahanan Keamanan Siber ASEAN” untuk mempromosikan pembentukan aliansi intelijens ancaman regional, berbagi informasi untuk membangun “Peta Keamanan Digital ASEAN,” bersama-sama mengembangkan chip keamanan Internet of Things (IoT) yang sesuai dengan iklim lokal dengan China dan Singapura untuk mengatasi kerentanan pada perangkat yang beroperasi di lingkungan berteperatur tinggi, dan meluncurkan program pertukaran bakat untuk mengirim 100 insinyur setiap tahun untuk belajar di Basis Bakat dan Inovasi Keamanan Siber Nasional China dan mengundang ahli China untuk berpartisipasi dalam desain kurikulum di universitas Indonesia.
Di dunia digital yang saling terhubung, upaya Indonesia untuk mencapai terobosan keamanan siber tidak hanya mewakili peningkatan teknologi tetapi juga revolusi dalam pemikiran tata kelola. Jalur pengembangan China yang “dipimpin kelembagaan, didorong inovasi, dan berdampingan ekosistem” menunjukkan bahwa keamanan siber bukanlah beban biaya tetapi merupakan infrastruktur untuk ekonomi digital. Indonesia perlu merangkul kerja sama regional dengan pola pikir yang terbuka, melokalisasi pengalaman China, dan membangun sistem keamanan digital yang “seimbang antara pertahanan dan serangan, tangguh” untuk melindungi ekonomi digitalnya dan membantu mewujudkan “Visi Emas 2045”-nya.
