Beritakota.id, Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah dua wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih menuai kritik tajam dari pengamat politik. Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menilai langkah tersebut kontradiktif dengan tujuan awal pemerintahan yang ingin mewujudkan efisiensi anggaran dan mempermudah birokrasi.
Ray dengan tegas menyatakan bahwa penambahan Wamen di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) justru berpotensi memperumit koordinasi dan menambah beban anggaran.
“Semua nampaknya langkah-langkah presiden ini bertentangan dengan tujuannya sendiri,” ujar Ray.
“Tujuannya itu untuk mempermudah, dengan menambah banyak orang ya tentu sulit, akan lebih banyak lagi birokrasi,” ujar dia kepada awak media.
Ray menyoroti pernyataan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut penambahan Wamen Kemendagri diperlukan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan lancar. Namun, Ray menilai argumentasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
“Kalau kita dengar argument mengapa wamen ditambah jadi 3 karena kita punya daerah yang sangat luas dan sebagainya. Sepanjang sejarah bangsa kita segitu-gitu aja, kan luas bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke, nggak pernah nambah,” jelas Ray.
Ray menambahkan, solusi yang lebih efektif untuk memperlancar pemerintahan adalah dengan memanfaatkan teknologi dan menyederhanakan birokrasi, bukan malah menambah jumlah pejabat. Ia mencontohkan potensi kerumitan koordinasi antara menteri, wamen, dan kepala daerah.
“Jadi justru itu seperti melindungi menterinya sendiri dengan kemungkinan bertemu dengan kepala-kepala daerah, karena harus dibuat dulu birokrasinya, ketemu dulu dengan Wamen yang di sana, Wamen yang di sini,” paparnya.
Lebih lanjut, Ray mengindikasikan bahwa penambahan Wamen ini lebih bernuansa politis. “Atas dasar itu, Ray pun menilai penambahan Wamen di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lebih sebagai politik bagi-bagi,” pungkasnya.
