Beritakota.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan program Satu Data untuk Semua. Program ini diharapkan memperkuat pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama terkait pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam tata kelola data kependudukan.
“Regulasi itu kunci. Tanpa aturan, tata kelola tidak akan berjalan baik,” ujarnya dalam acara Summit Data Kependudukan Semester I Tahun 2025 yang digelar Kemendagri bersama CNN Indonesia, di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menurut Teguh, Satu Data menjadi tulang punggung bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. “Data kependudukan sangat strategis. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bisa memanfaatkannya secara optimal,” katanya.
Ia menjelaskan, Dukcapil tengah meningkatkan kualitas sistem melalui aplikasi terpusat, server yang lebih kuat, serta rencana pembangunan data center baru. “Sistem dan infrastruktur harus terus diperbaiki. Kalau jaringannya lemah, pelayanan akan terganggu,” ucap Teguh.
Selain sistem, keamanan data juga menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan maraknya kasus kebocoran data di era digital. “Keamanan itu nomor satu. Semua lembaga pengguna wajib mengikuti standar ISO 27001,” tegasnya.
Teguh menambahkan, akses data tidak serta-merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta. “Untuk pemerintah dan lembaga sosial tidak dikenakan biaya, tapi untuk swasta berorientasi profit ada tarif resmi yang masuk ke PNBP,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Teguh juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam menjaga data pribadi. Ia meminta warga lebih bijak menggunakan dokumen kependudukan agar tidak disalahgunakan. “Lindungi data diri, jangan mudah membagikan NIK atau KTP ke pihak yang tidak jelas,” pesannya.
Ia menegaskan bahwa semua layanan Dukcapil tetap gratis dan inklusif. “Pelayanan kependudukan harus cermat, akurat, dan berkeadilan. Semua gratis, tidak dipungut biaya,” ucapnya.
Selain itu, Dukcapil juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga IT dan teknis di lapangan. “Sistem bagus percuma kalau SDM tidak profesional. Maka peningkatan kapasitas itu mutlak,” kata Teguh.
Penguatan Satu Data juga diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui interoperabilitas data, pemerintah dapat lebih efektif mengukur capaian program penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, hingga pengendalian inflasi. “Dengan satu data, kebijakan akan lebih tepat sasaran,” tutur Teguh.
Ia menyinggung rencana penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memvalidasi data agar lebih cepat dan akurat. “AI akan membantu proses verifikasi, sehingga data makin valid dan bisa diandalkan,” katanya.
Acara Summit Data Kependudukan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam membangun ekosistem data tunggal nasional. Teguh berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat. “Kita tidak bisa jalan sendiri. Semua pihak harus kolaborasi,” ujarnya.
Ia menekankan kembali bahwa Satu Data bukan sekadar proyek teknis, tetapi bagian dari agenda besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Asta Cita pemerintah harus didukung data yang solid. Tanpa data, program sulit berhasil,” kata Teguh.
Program Satu Data ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan data yang rapi dan aman, pelayanan publik bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. “Kuncinya satu data, manfaatnya untuk semua,” tutup Teguh.
Data yang berserakan di berbagai kementerian dan lembaga kini diarahkan untuk menjadi satu kesatuan agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Kuncinya ada pada penerapan Satu Data untuk Semua yang memanfaatkan identitas tunggal kependudukan.
Data Harus Terkoneksi
Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyebut data kependudukan Dukcapil merupakan fondasi utama. “Data paling inti ada di Dukcapil. Semua kementerian dan lembaga harus bisa terhubung dengan itu,” ujarnya dalam Summit Data Kependudukan Semester I 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menurut Ateng, koneksi antar-data membutuhkan identitas tunggal. “Dengan NIK, data di BPS dan kementerian lain bisa disatukan. Data akan semakin kaya dan terkelola,” katanya.
Ia menekankan pentingnya standarisasi sebelum data diintegrasikan. “Langkah pertama, data harus terstandar,” ujarnya singkat.
Ateng mengingatkan bahwa BPS mendapat amanat besar melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi. Data ini menggabungkan berbagai sumber, mulai dari survei, registrasi sosial ekonomi, hingga administrasi kementerian. “Semua ditunggalkan menjadi satu data,” jelasnya.
Ia mencontohkan keberhasilan pemadanan data hayati, seperti pencatatan kelahiran dan kematian, yang kini sudah memenuhi standar internasional. “Dulu kita belum sesuai standar global, sekarang sudah,” katanya.
Menurut Ateng, proses menuju satu data bukan pekerjaan instan, tetapi harus berjalan sistemik. “Ini proses jangka panjang, ada evaluasi dan audit berkala,” ucapnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa keberhasilan Satu Data tidak hanya soal teknologi, tetapi juga konsistensi semua pihak. “Kolaborasi itu syarat utama,” ujarnya.
