Skandal Korupsi BBM Oplosan, Prabowo Diminta Nonaktifkan Sementara Menteri BUMN Erick Thohir 

Beritakota.id, Jakarta – Desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto dapat menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir usai mencuatnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Desakan itu disampaikan oleh akun TIKTOK @BukanKabarBiasa yang mendorong agar Menteri BUMN Erick Thohir dapat dinonaktifkan sementara oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Akun tersebut mengutip pernyataan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman yang tayang dalam sejumlah pemberitaan.

“Presiden Prabowo disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax,” bunyi akun tersebut, Senin,(3/3/2025).

Baca juga: Direktur Utama Pertamina Parta Niaga Jadi Tersangka, Hartanya Capai Rp 18,9 Miliar

Dalam akun tersebut disebutkan, jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen memerangi korupsi maka sebaiknya Menteri BUMN Erick Thohir dapat dinonaktifkan. Menurut akun itu dengan cara tersebut kasus ini dapat dugaan oplos ini akan cepat terselesaikan.

Erick Thohir sendiri diketahui sempat bungkam selama lebih dari empat bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024.

“Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina,” ungkap akun tersebut.

Netizen sendiri merespons unggahan dari akun @BukanBeritaBiasa. Seperti akun @Gusrinaldi24 yang mendesak agar Erick Thohir dapat ditangkap lantaran dugaaan keterlibatannya dalam kasus

korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

“Tangkap Erick Thohir,” bunyi akun tersebut.

Senada akun @Yetty Tjan juga menyarankan, Erick Thohir untuk mundur secara lantaran diduga keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

“Kalau di jepang Sudah mundur teratur,” bunyi akun @Yetty Tjan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *