Beritakota.id, Jakarta – Investigasi terbaru Indonesia Business Post (IBP) mengungkap potensi skandal besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Prabowo. Di balik tujuan mulia program senilai Rp116,6 triliun itu, ditemukan praktik impor ilegal dan pelanggaran serius terhadap standar kesehatan, halal, dan pelabelan produk.
IBP menemukan bahwa pabrik-pabrik di Chaoshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok, memproduksi jutaan nampan makanan untuk program MBG, namun menyertakan label palsu “Buatan Indonesia” dan sertifikasi SNI. Praktik ini melanggar aturan WTO dan hukum Indonesia, serta berpotensi menipu publik dan merugikan produsen lokal.
Meski sempat dilarang melalui Permendag No. 8/2024, impor nampan dari Tiongkok tetap terjadi dalam jumlah besar. Diduga kuat terjadi penyelundupan dan manipulasi kode bea cukai. Dari Januari hingga Juni 2025 saja, sekitar 6–8 juta nampan diduga masuk ke Indonesia secara ilegal.
Hal yang lebih mengkhawatirkan, IBP menemukan nampan berbahan baja tahan karat tipe 201 yang tak layak untuk makanan, masih digunakan secara luas. Hasil uji BPOM di Jawa Tengah pada Maret 2024 menunjukkan 65 dari 100 nampan gagal uji logam berat. Paparan logam seperti mangan dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesehatan anak.
Baca juga : Tasyakuran Pelantikan Bupati Brebes: Ribuan Warga Ramai-ramai Nikmati Makan Gratis
Lebih jauh, temuan investigasi mengindikasikan adanya penggunaan pelumas berbasis lemak babi dalam proses produksi nampan, menimbulkan kekhawatiran soal kepatuhan halal. ” Kami selaku perwakilan IBP tengah menunggu hasil uji laboratorium untuk mengonfirmasi zat-zat yang terkandung dalam baki-baki tersebut,” ucap Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) IPNU, Muhammad Agil Nuruz Zaman di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Sementara itu, Ahmad Muzakki Wafa, Pengurus Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menyerukan pentingnya pengawasan yang ketat dan kejelasan status halal untuk perlindungan anak-anak dan umat Islam secara umum.
“Jika tidak ditangani serius, skandal ini tak hanya mengancam kesehatan siswa, tapi juga kepercayaan publik terhadap program MBG dan kredibilitas pemerintah dalam menjamin keamanan produk yang digunakan dalam layanan publik berskala nasional,” pungkasnya. (Herman Effendi / Lukman Hqeem)
