Beritakota.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku kesal masih masih ada 324 dari total 542 daerah yang lambat mencairkan anggaran perlindungan sosial masyarakat pada masa pandemi Covid-19, hingga dana pemulihan ekonomi.
Menurutnya, total anggaran di dalam APBD tersebut, rinciannya yaitu sebesar Rp12,11 triliun untuk perlinsos dan Rp13,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk bantuan UMKM.
“Kita minta pemda segera merealisasi bantuan sosial, untuk memperkuat bansos dari pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (21/7/2021).
Menurut dia, pemerintah daerah memiliki dana sebesar Rp25,46 triliun untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19. Sayangnya, realisasinya minim hingga saat ini.
“Rp25,46 triliun yang ada di dalam APBD yang ditunjukkan untuk membantu masyarakat, perlindungan sosial,” katanya.
Dia juga menambahkan peningkatan anggaran sejalan dengan meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan lonjakan covid-19. Peningkatan utamanya diperuntukkan untuk bidang kesehatan dan Perlindungan Sosial.
“Untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sekarang dengan keputusan yang tadi telah disetujui oleh Bapak Presiden, akan naik menjadi Rp 744,75 triliun,” tandasnya.
