Beritakota.id, Jakarta – Ribuan tenaga honorer R4 berkumpul di depan Istana Negara pada Senin (21/07/2025) menuntut pemerintah memikirkan nasib mereka. Mengabdi hingga 20 tahun namun tidak bisa mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah karena tidak terdata dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Syahilin, salah satu koordinator aksi dari Brebes mengatakan “ karena tak masuk database BKN, mereka tidak punya jaminan masa depan, tidak punya akses ke tunjangan, dan tidak bisa mengikuti seleksi formal ASN. Padahal, UU ASN No. 20 Tahun 2023 secara eksplisit menyebutkan komitmen untuk menyelesaikan status tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024. Tapi sampai pertengahan 2025, justru ribuan honorer ini semakin tersingkir oleh sistem yang menuntut “kelengkapan administratif” yang tidak pernah transparan dari awal”.
Baca juga : Demonstrasi Ribuan Tenaga Honorer Di Halaman Istana Negara
Merasa di anak tirikan, mereka menggelar unjuk rasa damai. Aksi ke Jakarta ini bukan aksi pertama, namun menjadi yang paling masif dalam sejarah perjuangan honorer non-database. Mereka tidak meminta belas kasihan, mereka menuntut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang bisa memberikan payung hukum kepada para honorer R4 untuk langsung diangkat sebagai ASN PPPK, tanpa harus melewati proses seleksi yang sejak awal tak mereka akses.
“Kami bukan minta dimanjakan. Kami hanya ingin diakui haknya. Yang kami hadapi bukan cuma ketidakadilan, tapi penghapusan eksistensi,” tegas Syahilin.
“Jika aksi ini diabaikan lagi, maka yang hilang bukan hanya kepercayaan ribuan honorer terhadap sistem, tetapi legitimasi negara terhadap ribuan pegawainya sendiri. Negara tak boleh membiarkan “hantu administratif” terus menyelimuti mereka yang bekerja tanpa identitas hukum hanya karena kesalahan teknis di masa lalu. Keadilan bukan hanya soal siapa yang paling lengkap berkasnya, tapi siapa yang paling lama setia dalam senyap”, jelasnya.
Upaya penyampaian pendapat ini sempat menemui jalan buntu. Rencana audiensi dengan Sekretariat Negara, KSP dan BKN di Istana Negara berakhir dengan tanpa di hadiri oleh menteri ataupun pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Tidak ingin pulang dengan tangan hampa, mereka akhirnya memutuskan untuk langsung ke Kantor Kemen PAN RB di bilangan Senayan.
Sepuluh orang wakil demonstran akhirnya diterima, dan melakukan perundingan dengan perwakilan Kemenpanrb. Sejumlah keputusan dicapai, yakni tenaga honorer yg tidak memenuhi syarat (TMS) pada awal pemenuhan data administrasi untuk mengikuti seleksi test P3K, akan diadakan test seleksi lagi. Kedua bagi para tenaga honorer non data base BKN atau R4 yg sdh mengikuti tahapan test seleksi akan diangkat P3K paruh waktu. Sebagai tindak lanjut dari putusan ini, Kemen PANRB akan melakukan rapat secara daring pada jumat 25 Juli 2025 dengan para kepala daerah. (Lukman Hqeem)