Beritakota.id, Jakarta – Semenjak pergantian era pemerintahan baru dari era Pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto ternyata sangat berpengaruh besar dalam dunia Pendidikan. Terobosan terbaru Pemerintahan Prabowo Subianto salah satunya adalah dengan memecah menjadi dua Kemendikbudristekdikti yaitu Kementrian Perguruan Tinggi dan Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Terobosan tersebut nampaknya merubah arah kebijakan hingga perubahan yang lebih baik untuk dunia Pendidikan daripada sebelumnya. Salah satunya adalah pada dunia Pendidikan Dasar yang dinakhkodai oleh Sekjen PP Muhammadiyah yaitu Profesor Abdul Mutii yang kini menjabat Sebagai Menteri Kemendikdasmen.
Melalui Acara yang diinisasi oleh Kemendikdasmen dalam kegiatan Taklimat Media Akhir Tahun 2024 diselenggarakan sebagai bagian dari pelaporan capaian kinerja kementerian selama tahun 2024 dan paparan arah kebijakan pendidikan pada tahun 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendikdasmen, serta dihadiri lebih dari 60 wartawan dari berbagai media nasional yang bertujuan untuk membuat kebijakan prioritas gebrakan barunya.
Salah satu diantaranya adalah gebrakan tentang kebijakan Guru ASN yang bisa mengajar di Sekolah Swasta. Tentunya, langkah ini merupakan Langkah konkrit yang sangat bagus, dikarenakan dengan program Guru ASN yang bisa mengajar di sekolah Swasta maka akan membuat pemerataan Pendidikan bagi pengajar dan anak didik semakin merata.
Perlu diketahui, bahwa dengan diperbolehkannya Guru ASN dan PPPK bisa mengajar di sekolah swasta maka akan bisa mengatasi masalah kekurangan Guru selama ini baik diwilayah perkotaan maupun diwilayah pelosok. Selain itu dengan kebijakan tersebut menurut saya juga akan bisa memperkuat sinergi antara sekolah Negeri dengan sekolah Swasta.
Perlu diketahui bahwa selama ini fenomena dilapangan masih ditemukan gap atau kesenjangan antara Sekolah Negeri dengan sekolah swasta. Dengan pemberlakukan kebijakan tersebut maka diharapkan Gap kesenjangan yang selama ini dipersepsikan bisa diminimalkan.
Seperti dilansir di media MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dengan situs mpr.go.id bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan 1,3 juta guru dikarenakan banyaknya guru yang pensiun. Dan ditahun 2025 memerlukan penambahan jumlah Guru untuk wilayah sektor swasta dan negeri. Dengan kebijakan tersebut maka bisa mengatasi problematika yang dihadapi dalam dunia Pendidikan selama ini.
Kemudian kebijakan selanjutnya dari Kemendikdasmen tentang Wajib Belajar 13 tahun yang akan berdampak pada meningkatnya sumber daya manusia dinegara Indonesia. Perlu diketahui juga, bahwa sebelumnya Pemerintah hanya menargetkan Wajib belajar 9 tahun kemudian tahun 2024 selama 12 tahun, dimana dengan program tersebut Tingkat signifikansi progress Sumber daya manusia yang belum maksimal.
Dengan terobosan pemerintah dengan menggalakkan sekolah gratis serta beasiswa yang massif dari Pemerintah maka akan mendorong peningkatan target wajib belajar 13 tahun bisa tercapai. Meskipun dipandang dari JPPI Tahun 2024 wajib belajar 13 tahun terlalu muluk – muluk tetapi dari evaluasi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi anak Indonesia cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa survey Nasional yang dilakukan pemerintah beserta Program Sekolah gratis yang banyak diminati oleh Masyarakat umum hingga selesai pada program sebelumnya wajib belajar 9 tahun.
Pemerintah hingga kini terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program yang menyentuh berbagai aspek, termasuk kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi, serta inovasi dalam pembelajaran yang terlihat dengan terobosan yang dilakukan Kemendikdasmen pada tahun 2025 saat ini.
