Beritakota.id, Jakarta – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah meminta kepada para Kepala Daerah mendata kebutuhan rumah di tiap masing-masing daerah, termasuk jumlah rumah yang tak layak huni.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan-Pedesaan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berlansung di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Selasa (29/4).
Lanjut Fahri, untuk bentuk rumahnya, di perkotaan pemerintah akan fokus untuk membangun rumah vertikal karena keterbatasan lahan. Sementara, untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes. ‘’Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu Koperasi dan BUMDes. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi,’’ tukasnya .
Ia menambahkan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah sebagaimana tertuang dalam ASTA CITA pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap peran Kementerian PKP sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor dalam ekosistem penyediaan perumahan dan kawasan permukiman
Dalam laporan penyelenggaraan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan Tahun 2025 ini menjadi momen strategis untuk menyamakan visi, menyusun langkah bersama, dan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Menurut Fahri Hamzah, Kolaborasi yang solid dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci utama keberhasilan Program Tiga Juta Rumah dan pencapaian tujuan ASTA CITA.
“Kami berharap melalui rapat koordinasi ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan percepatan pembangunan perumahan yang lebih operasional, serta rencana aksi konkret yang dapat diimplementasikan secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan terbangunnya koordinasi yang kuat dan efektif, diharapkan backlog perumahan dapat ditangani secara lebih sistematis, inklusif, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia,’’ujarnya.
