Beritakota.id, Jakarta – Geger! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang dunia politik Indonesia. Kali ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, menjadi target operasi. Yang mengejutkan, KPK berhasil menyita sebanyak 22 kendaraan mewah sebagai barang bukti!
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengumumkan penyitaan 15 mobil dan 6 motor mewah. Daftar kendaraan yang disita sungguh mengesankan, termasuk mobil sport ikonik Nissan GT-R, serta sejumlah mobil mewah lainnya seperti Toyota Corolla Cross, dua unit Palisade, Suzuki Jimny, tiga unit Honda CRV, Jeep, Toyota HILUX, dua unit Mitsubishi Expander, Hyundai Stargazer, BMW, dan Mitsubishi Pajero Sport.
Koleksi motornya pun tak kalah fantastis, dengan sederet motor Ducati, termasuk Ducati Hypermotard, Ducati Xdiavel, dan Vespa Sprint S 150.
Baca juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer Ditangkap KPK! OTT Terkait Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3
Budi Prasetyo masih enggan membeberkan detail lebih lanjut mengenai kepemilikan dan lokasi penyitaan kendaraan-kendaraan tersebut. Namun, OTT ini terkait dugaan kasus pemerasan yang melibatkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, telah mengkonfirmasi penangkapan tersebut. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka.
OTT ini merupakan yang kelima kalinya dilakukan KPK pada tahun 2025, menunjukkan komitmen lembaga antirasuah ini dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT terhadap berbagai pihak, termasuk anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR di Sumatera Selatan, pihak-pihak yang terlibat dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara, dan tersangka kasus korupsi proyek rumah sakit di Sulawesi Tenggara. Serta, OTT terkait dugaan suap kerjasama pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
Penangkapan Wamenaker dan penyitaan kendaraan mewah ini tentu menimbulkan pertanyaan besar dan menjadi sorotan publik.
Publik menantikan langkah selanjutnya KPK dalam mengungkap kasus ini secara transparan dan tuntas. Proses hukum akan terus dipantau ketat untuk memastikan keadilan ditegakkan.
