Beritakota.id, Jakarta – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik di tengah berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kepala BGN yang baru, Nanik Deyang, untuk menjadikan 100 hari pertama masa jabatannya sebagai momentum pembenahan menyeluruh guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut.
Melalui surat terbuka yang dirilis pada Selasa (9/6/2026), YLKI menyampaikan tujuh tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk segera diwujudkan. Organisasi perlindungan konsumen itu menyoroti sejumlah persoalan mulai dari kasus keracunan massal, transparansi pengelolaan dapur MBG, hingga tata kelola program yang dinilai masih menyisakan berbagai kelemahan.
Baca juga: YLKI Desak Audit Maskapai Usai Delay 5 Jam
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan bahwa keselamatan dan perlindungan anak sebagai penerima manfaat utama program harus menjadi prioritas utama BGN.
YLKI Minta Tata Kelola MBG Direformasi Total
YLKI menilai Program MBG yang saat ini mengelola anggaran sekitar Rp268 triliun pada 2026 membutuhkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia.
Menurut YLKI, pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus didasarkan pada kebutuhan objektif, tingkat kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, serta kapasitas pengelola, bukan karena faktor kedekatan politik atau kepentingan tertentu.
“Tata kelola program harus dibenahi dari hulu hingga hilir agar anggaran besar yang digunakan benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” tulis YLKI dalam surat terbukanya.
Target Nol Keracunan dalam 100 Hari
Salah satu tuntutan paling tegas yang disampaikan YLKI adalah target nihil kasus keracunan makanan dalam 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang.
Permintaan tersebut muncul setelah sejumlah kasus keracunan yang dikaitkan dengan program MBG terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan korban dalam jumlah besar.
YLKI menilai kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi sistem keamanan pangan yang diterapkan dalam program.
Untuk mencapai target tersebut, BGN diminta memperkuat pengawasan, melakukan audit berkala terhadap dapur MBG, meningkatkan standar keamanan pangan, serta membangun sistem mitigasi risiko yang lebih efektif.
Baca juga: 50 SPPG di Brebes Berhenti Beroperasi, Ribuan Siswa Tak Terima MBG
Transparansi Pengelola Dapur MBG Jadi Sorotan
Selain keamanan pangan, YLKI juga menyoroti minimnya transparansi dalam pengelolaan SPPG dan dapur MBG.
Publik dinilai berhak mengetahui siapa pengelola dapur, yayasan yang menjalankan operasional, hingga mekanisme penunjukannya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dan menghindari persepsi bahwa program MBG hanya menguntungkan kelompok tertentu.
YLKI juga meminta adanya pembatasan kepemilikan dapur MBG oleh satu yayasan atau kelompok agar distribusi manfaat program lebih merata.
Jangan Hanya Mengejar Jumlah Penerima
Pemerintah menargetkan sekitar 32.000 SPPG yang melayani hingga 82 juta penerima manfaat pada 2026.
Namun YLKI mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur atau banyaknya penerima manfaat.
Menurut YLKI, indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah peningkatan status gizi anak, penurunan angka stunting, membaiknya kesehatan siswa, hingga peningkatan kemampuan belajar.
“Keberhasilan program harus dilihat dari dampaknya, bukan sekadar capaian angka,” tegas YLKI.
Trauma Healing untuk Korban Keracunan
YLKI juga menilai korban keracunan MBG membutuhkan perhatian lebih dari sekadar penanganan medis.
Anak-anak yang pernah mengalami keracunan berpotensi mengalami trauma psikologis ketika kembali menerima makanan dari program yang sama.
Karena itu, BGN diminta menyediakan layanan trauma healing bagi korban dan keluarganya agar dampak psikologis dapat diminimalkan.
BGN Diminta Lebih Terbuka terhadap Kritik
Dalam surat terbukanya, YLKI meminta BGN membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, akademisi, organisasi konsumen, orang tua murid, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kritik dan masukan publik dinilai sebagai instrumen penting untuk memperbaiki pelaksanaan Program MBG yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.
Selain itu, YLKI juga mendorong pembangunan sistem pengaduan nasional yang mudah diakses masyarakat, cepat ditindaklanjuti, dan transparan.
Melalui sistem tersebut, orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan mulai dari kualitas makanan, distribusi, hingga dugaan keracunan yang terjadi di lapangan.
YLKI menilai 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi ujian penting dalam membuktikan kemampuan BGN bertransformasi menjadi lembaga yang lebih transparan, profesional, dan mengutamakan keselamatan anak-anak Indonesia sebagai penerima manfaat utama Program Makan Bergizi Gratis.
