Beritakota.id, Jakarta – 12 bank ini bakal terkena sanksi dikarenakan atas pelanggaran penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan meminta agunan untuk KUR dengan plafon hingga Rp 100 juta.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengungkapkan, saat ini telah mengirimkan surat teguran terhadap bank-bank tersebut. Hanya saja, dia belum mau membuka siapa saja bank-bank yang terbukti melanggar tersebut.
“Dijadwalkan akan mengundang Pimpinan Penyalur KUR tersebut pada minggu ini,” ujar Yulius seperti dikutip, Selasa (16/1/2024).
Dia menjelaskan, sanksi bagi para penyalur KUR ini akan disesuaikan dengan apa yang dilanggar dari ketentuan yang sudah ada. Yang paling disoroti adalah permintaan agunan tambahan untuk KUR dengan plafon hingga Rp 100 juta.
Yulius bilang terhadap penyalur KUR yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pembatalan pembayaran subsidi bunga atau marjin KUR yang seharusnya didapat.
“Apabila sudah dibayarkan harus dikembalikan ke kas negara,” ujar Yulius.
Terlepas dari itu semua, Yulius pun mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran KUR di 2023 telah mencapai Rp 260,25 triliun. Realisasi tersebut mencapai 87,63% dari total target senilai Rp 297 triliun.
Sebagai penyalur KUR terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) tak mengetahui terkait sanksi peringatan tersebut. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan pihaknya bukan salah satu dari 12 bank tersebut.
Dia hanya mengungkapkan bahwa pada 4 Januari 2024, Kementerian Koordinator Perekonomian telah mengundang rapat bagi para penyalur KUR. “Kesimpulannya penyaluran KUR 2023 baik,” ujarnya.
Sepanjang 2023, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp 163,3 triliun kepada 3,5 juta debitur. Mayoritas penyaluran KUR BRI disalurkan untuk sektor produksi dengan proporsi mencapai 57,38%.
Baca juga: Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 Berhasil Salurkan KUR Syariah Capai 125,06 Persen Sepanjang 2023
Di tahun ini, bank yang berfokus pada UMKM ini mendapatkan alokasi KUR untuk tahun 2024 senilai Rp 165 triliun dari target pemerintah terkait KUR yang mencapai Rp 300 triliun. Alokasi tersebut lebih rendah dibandingkan target tahun 2023 sebesar Rp 194,4 triliun.
Menanggapi hal ini, Ekonom Universitas Bina Nusantara (Binus) Doddy Ariefianto berpandangan bahwa seharusnya bank-bank yang menjadi melanggar ketentuan penyaluran KUR ini tak perlu ditutup-tutupi. Agar, ada dampak signifikan yang dirasakan oleh bank tersebut.
“Itu kan akan berpengaruh pada reputasi bank tersebut,” ujarnya.
Tak hanya itu, Doddy pun mempertanyakan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh bank tersebut apakah menandakan adanya keterpaksaan dalam menjalankan program KUR ini.
Oleh karenanya, perlu dilihat apakah ada yang perlu diperbaiki dalam tata cara penyaluran KUR selama ini. Harapannya, ada cara main yang bisa dianggap adil sehingga bank tak melanggar ketentuan yang ada.
Sementara itu, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin melihat sanksi yang diberikan tersebut sudah sesuai. Di mana, penerapan sanksi perlu dilakukan secara bertahap. “Jangan tiba-tiba terlalu berat,” ujarnya.
Beriringan dengan pemberian sanksi tersebut, Amin juga menyarankan perlu adanya revisi aturan terhadap poin-poin yang ternyata banyak ditemukan pelanggaran. Bisa jadi, dia melihat pelanggaran tersebut dikarenakan memberatkan bank sebagai penyalur KUR.
Respon (1)