Beritakota.id, Jakarta – Absennya reformasi pangan berbasis kearifan lokal menjadi sorotan utama dalam diskusi bertajuk “Perspektif: Melacak Jejak Pangan Nusantara” yang digelar di Menara Kompas, Kamis (18/12/2025). Para narasumber menilai bahwa kekayaan pangan Indonesia belum sepenuhnya menjadi fondasi sistem pangan nasional yang berdaulat, berkelanjutan, dan relevan bagi generasi muda.
Ahli Gastronomi dan Antropolog Pangan, Repa Kustipia, menilai bahwa selama ini pembangunan pangan nasional belum menyentuh reformasi yang substansial. Menurutnya, banyak komoditas pangan lokal tidak tumbuh secara alami karena dikembangkan secara instan, dipaksakan berhasil, atau hanya bergantung pada kebijakan jangka pendek.
“Akibatnya, kedaulatan pangan berbasis lokal tidak pernah benar-benar kuat. Pangan lokal sering hadir sebagai proyek, bukan ekosistem,” ujar Repa.
Ia menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya produksi, melainkan perubahan cara pandang budaya, terutama di kalangan generasi muda. Repa menyebut berakhirnya era posmodernisme turut mengubah cara masyarakat memaknai pangan, di mana makanan tradisional bergeser fungsi menjadi sekadar komoditas wisata, bukan bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Generasi Z sebenarnya bukan menolak pangan lokal, tetapi belum terbiasa dengan makanan yang dekat dengan alam. Karena itu, pendekatannya harus futuristik baik dari sisi kemasan, narasi, hingga pengalaman konsumsi,” jelasnya.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, Dwinita Wikan Utami. Ia menilai Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang sangat melimpah, namun belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pangan nasional maupun industri.
“Sumber karbohidrat lokal Indonesia sangat beragam, mulai dari serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, hingga sayur dan buah hortikultura yang tersebar dari Sumatera hingga wilayah timur,” ujar Dwinita.
Ia menyebut sejumlah komoditas seperti padi berpigmen, hanjeli, sorgum, millet, talas, ubi jalar, dan ubi kayu memiliki potensi besar sebagai alternatif pengganti terigu. Bahkan, sorgum dan sagu dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai substitusi bahan pangan impor.
Selain itu, BRIN juga meneliti jagung lokal serta buah-buahan seperti pisang, pepaya, dan sukun yang kaya beta karoten dan vitamin C. Tak hanya pangan pokok, Dwinita mengungkapkan bahwa riset juga dilakukan pada tanaman hias dan tanaman lokal yang mengandung senyawa bernilai tinggi, seperti squalene, yang berpotensi untuk industri pangan dan kesehatan.
Dalam diskusi yang sama, Akademisi dan Pakar Entomologi, Dadan Hindayana, mengangkat potensi serangga sebagai sumber pangan alternatif yang bergizi tinggi dan ramah lingkungan. Ia menegaskan bahwa konsumsi serangga bukan hal baru di Indonesia, karena telah lama menjadi bagian dari budaya pangan di sejumlah daerah.
“Belalang, ulat sagu, lebah, dan jangkrik telah dikonsumsi secara turun-temurun. Beberapa jenis serangga bahkan sangat bersih dari toksin,” jelas Dadan.
Ia mencontohkan lebah sebagai indikator lingkungan sehat karena tidak hidup di wilayah tercemar pestisida. Sementara itu, ulat sagu dinilai aman dikonsumsi karena hanya memakan batang sagu tanpa residu kimia.
“Belalang bisa diolah sederhana seperti digoreng, asalkan dari jenis yang umum. Kandungan gizinya setara dengan protein hewani, dan kini sudah banyak produk olahan seperti keripik jangkrik,” tambahnya.
Diskusi ini menegaskan bahwa tantangan pangan Indonesia bukan semata soal ketersediaan, melainkan relasi antara manusia, budaya, dan sistem pangan. Penguatan pangan lokal membutuhkan pendekatan lintas disiplin mulai dari antropologi, riset, hingga inovasi industri agar kekayaan pangan Nusantara tidak hanya lestari, tetapi juga relevan dengan zaman.
