Beritakota.id, Jakarta – Kritik tajam dilayangkan Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) terhadap pemerintah terkait lemahnya komitmen dalam pengembangan transportasi publik. Hal ini menyusul kegagalan Perum DAMRI mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) setelah tiga kali pengajuan ditolak.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyebut penolakan tersebut sebagai indikasi kurangnya keberpihakan negara terhadap transportasi umum yang adil dan merata.
“Ini membuktikan bahwa negara tidak pernah bersungguh-sungguh mewujudkan transportasi publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.
Sebelumnya, Direktur Utama DAMRI, Setia N. Milatia Moemin, mengungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI bahwa pihaknya telah tiga kali mengajukan PMN ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun seluruhnya ditolak.
Akibatnya, DAMRI memutuskan untuk tidak lagi mengajukan PMN, meski kebutuhan pendanaan dinilai mendesak, terutama untuk peremajaan armada.
PUKIS menilai kondisi ini berisiko besar terhadap keberlanjutan bisnis DAMRI. Tanpa dukungan modal, program modernisasi armada berpotensi tertunda, padahal banyak bus yang beroperasi di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) sudah dalam kondisi uzur.
Menurut Gibran, DAMRI kerap menjadi satu-satunya operator transportasi di wilayah 3TP, karena pelaku usaha swasta enggan masuk akibat tantangan geografis dan minimnya keuntungan komersial.
Jika kondisi ini terus berlanjut, konektivitas masyarakat di daerah terpencil terancam terganggu.
“Pengabaian terhadap wilayah 3TP jelas tidak sejalan dengan visi pembangunan Indonesia-sentris,” tegasnya.
Usulan Skema PSO untuk DAMRI
Sebagai solusi, PUKIS mendorong perubahan skema pengadaan angkutan perintis dari sistem lelang menjadi penugasan langsung melalui skema Public Service Obligation (PSO), seperti yang diterapkan pada PT Kereta Api Indonesia.
Melalui skema ini, DAMRI akan mendapatkan kepastian pendanaan dari APBN sehingga mampu merencanakan pengembangan usaha secara lebih stabil, termasuk pembukaan rute baru dan pengadaan armada.
PUKIS menilai, tanpa dukungan pemerintah, daya saing DAMRI akan terus tergerus di tengah kompetisi dengan perusahaan otobus swasta. Padahal, DAMRI tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga mengemban tugas sosial.
Gibran bahkan membandingkan dukungan pemerintah terhadap BUMN lain seperti Garuda Indonesia yang terus mendapatkan bantuan.
“BUMN lain yang merugi saja tetap dibantu, sementara DAMRI yang memiliki peran strategis justru terabaikan,” katanya.
PUKIS juga mendorong manajemen DAMRI untuk memperkuat tata kelola serta mengoptimalkan tujuh lini bisnis, mulai dari angkutan kota, antarkota, hingga logistik dan pariwisata.
Selain itu, DAMRI dinilai perlu memanfaatkan aset yang belum produktif untuk membuka sumber pendapatan baru.
Sebagai salah satu operator transportasi darat terbesar di Indonesia, DAMRI dinilai memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk visi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
“Transportasi publik adalah kunci pemerataan dan keadilan sosial. Peran DAMRI harus diperkuat, bukan justru dilemahkan,” tutup Gibran.
