Beritakota.id, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-14 di Jakarta pada Jumat (12/6/2026).
Dalam momentum ini, DKPP menyatakan akan fokus kerja ke depan pada upaya pencegahan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Ketua DKPP, Heddy Lugito menjelaskan bahwa keberhasilan lembaga yang dipimpinnya kini tidak lagi diukur dari banyaknya jumlah penindakan, melainkan dari menurunnya angka pengaduan yang masuk.
”Kami lebih banyak melakukan sosialisasi pencegahan. Kami lakukan lewat pertemuan-pertemuan yang dilakukan di beberapa daerah. Kami juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka sosialisasi sekaligus membangun kesadaran etik para penyelenggara pemilu,” kata Heddy.
Baca juga: DKPP Tangani 31 Perkara Politik Uang Selama Pemilu dan Pilkada 2024
Heddy menuturukan pada pemilu tahun lalu, DKPP menerima 678 laporan pengaduan dari masyarakat. Ratusan pengaduan tersebut diterima hanya dalam kurun waktu satu tahun.
Dari total laporan tersebut, DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 67 penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Dia menegaskan bahwa pemberian sanksi tegas tersebut bukan semata-mata untuk menghukum individu, melainkan demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu.
“Kalau ada yang diberhentikan itu semata-mata dalam rangka melindungi penyelenggara pemilu,” tuturnya.
Selain menyoroti masalah penegakan etik, Heddy juga menyinggung soal status kelembagaan DKPP yang saat ini masih berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia berharap ke depan DKPP dapat diberikan kemandirian penuh, baik dari segi anggaran maupun pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
“Saya kira sudah waktunya, DKPP ini sudah menginjak dewasa secara usia dan sudah waktunya dipisahkan. Ini demi menjaga marwah demokrasi, demi agar trust election kita makin besar,” imbuhnya.
Meski demikian, pihak DKPP tetap menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang telah diberikan oleh Kemendagri selama ini dalam memfasilitasi operasional lembaga.
“Selama ini memang tidak ada pernah campur tangan apapun, kecuali campur tangan ketika DKPP minta tambahan anggaran. Dan terima kasih selama ini juga sudah dipenuhi termasuk tambahan personil pegawai selalu setiap tahun ditambah,” pungkasnya.
