Beritakota.id, Jakarta – Direktur PT Gema Aset Solusindo, Syam Basrijal, menilai persoalan polusi udara di Jakarta tidak dapat lagi diatasi hanya dengan kebijakan jangka pendek. Menurutnya, perbaikan kualitas udara membutuhkan langkah yang lebih mendasar melalui percepatan transisi energi dan peningkatan investasi pada pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (1/7/2026), Syam mengatakan berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah, seperti imbauan penggunaan masker, penerapan work from home (WFH), rekayasa cuaca, uji emisi kendaraan, hingga pembatasan lalu lintas, hanya mampu mengurangi dampak polusi secara sementara tanpa menyentuh akar permasalahan.
“Polusi udara Jakarta terus berulang dari tahun ke tahun dengan pola yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Jakarta bukan lagi sekadar masalah lalu lintas perkotaan, melainkan masalah struktural dari sistem energi dan industri yang menopang aktivitas ekonomi nasional,” ujar Syam.
Ia menjelaskan, Jakarta berada dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali yang menjadi tulang punggung pasokan energi bagi kawasan industri, pusat pemerintahan, transportasi, pelabuhan, hingga pusat data nasional. Namun, dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara masih menjadi penyumbang utama emisi pencemar udara.
“Hingga hari ini, PLTU batu bara masih mendominasi sekitar 70 persen sistem kelistrikan Jawa-Bali. Artinya, fondasi energi yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pembakaran energi fosil dalam skala besar. Selama ketergantungan terhadap PLTU batu bara tetap tinggi, persoalan polusi udara Jakarta tidak akan pernah benar-benar terselesaikan,” katanya.
Menurut Syam, dampak polusi udara kini tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Berbagai penelitian internasional, lanjutnya, menunjukkan adanya keterkaitan antara emisi PLTU batu bara dengan meningkatnya risiko penyakit jantung, stroke, gangguan paru-paru kronis, hingga kematian dini akibat paparan partikel halus PM2.5.
“Dalam konteks Jakarta, masalah ini telah melampaui isu lingkungan semata. Ini merupakan persoalan ketahanan manusia, kualitas hidup, dan masa depan generasi perkotaan Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Syam menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat transisi energi. Ia menyoroti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang memproyeksikan kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan mencapai sekitar 183 hingga 188 miliar dolar Amerika Serikat.
Menurutnya, arah investasi yang semakin berfokus pada pengembangan energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS) menjadi fondasi penting dalam membangun sistem energi nasional yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan.
Baca juga: Jakarta Serius Atasi Sampah dengan Bangun PLTSa
“Yang sering dilupakan, transisi energi bukan sekadar proyek kelistrikan. Ia merupakan peluang ekonomi nasional dalam skala besar,” tutur Syam.
Ia menilai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan BESS berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat industri baterai nasional, mempercepat hilirisasi mineral strategis seperti nikel, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi yang berorientasi pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Lebih lanjut, Syam meminta pemerintah mengubah cara pandang terhadap teknologi PLTS-BESS. Menurutnya, sistem tersebut seharusnya diposisikan sebagai solusi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE), bukan dipandang sebagai ancaman bagi sistem kelistrikan konvensional.
“PLTS-BESS memiliki kemampuan strategis untuk mengurangi beban puncak siang hari di kawasan perkotaan, meningkatkan stabilitas jaringan listrik modern, mendukung ekosistem kendaraan listrik, mengurangi ketergantungan terhadap PLTU batu bara, sekaligus menurunkan emisi PM2.5 secara bertahap,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Karena itu, Syam mendorong percepatan proses perizinan, kepastian regulasi, kemudahan interkoneksi jaringan listrik, serta jaminan kepastian investasi jangka panjang agar Indonesia mampu menarik lebih banyak investasi di sektor energi bersih.
“Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global yang sehat, kompetitif, dan layak huni, maka dukungan terhadap investasi PLTS-BESS harus menjadi prioritas nasional. Perizinan harus dipercepat, regulasi harus konsisten, interkoneksi jaringan listrik dipermudah, dan kepastian investasi jangka panjang harus dijaga,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Syam menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat.
“Bangsa besar adalah bangsa yang memastikan rakyatnya masih dapat bernapas dengan sehat di tengah pertumbuhan ekonominya. Udara bersih bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar setiap manusia dalam peradaban modern,” pungkasnya. (***)
