Beritakota.id, Pontianak – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Komjen Pol. Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan ke dua pos keamanan lingkungan (poskamling) di Kota Pontianak, Rabu (10/9/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari asistensi, monitoring, dan evaluasi pasca aksi demonstrasi di Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI didampingi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Dr. Nurdin, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat, Henry Erafat, serta Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) BNPP RI, Dr. Belly Isnaeni. Rombongan meninjau langsung Pos Kamling RT.006/RW.010 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, serta Pos Kamling Gang Apel 4 RT.02/RW.011 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat.
Baca juga : BNPP RI Gelar Workshop Kehumasan: Bangun Citra Positif Perbatasan
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat No. 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025, tentang peningkatan peran Satlinmas dalam menjaga kondusifitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) di daerah.
“Poskamling adalah simbol gotong royong dan kebersamaan. Saya berharap Wali Kota dapat memfasilitasi penghidupan kembali sistem keamanan lingkungan ini agar masyarakat merasa aman sekaligus memperkuat sinergi antara warga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri,” ujar Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Dalam dialog bersama masyarakat dan pemerintah daerah, Makhruzi menyampaikan arahan Mendagri yang menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam menjaga stabilitas keamanan. Forkopimda diminta rutin melakukan pertemuan dan langkah antisipatif agar potensi gangguan keamanan dapat cepat terdeteksi.
Ia juga menekankan perlunya melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan, sekaligus mengantisipasi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun tindakan provokatif.
Selain itu, komunikasi sosial perlu diperkuat melalui forum kemitraan. “FKDM, FKUB, dan FPK perlu dilibatkan secara aktif bersama elemen masyarakat agar tercipta suasana yang damai, harmonis, dan kondusif,” tuturnya.
Makhruzi juga menegaskan pentingnya koordinasi antar aparat untuk deteksi dini, cegah dini, dan cipta kondisi. Ia mendorong penyebaran pesan perdamaian, kesejukan, serta keharmonisan melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti dialog, kegiatan keagamaan, bakti sosial, bakti kesehatan, hingga gerakan pasar murah.
“Menjaga lingkungan adalah bentuk pertahanan bersama. Dengan poskamling yang aktif dan dukungan semua elemen masyarakat, kita dapat memperkuat semangat gotong royong sekaligus mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif,” pungkas Makhruzi. (Herman Effendi/Lukman Hqeem)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan