Beritakota.id, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi ‘tamparan’ keras kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, lantaran banyaknya warga Jawa Barat yang ditipu pengembang rumah subsidi.
“Sebelumnya, saya sudah menelepon beberapa menteri untuk segera mengevaluasi kinerja pengembang rumah subsidi, karena masyarakat Jawa Barat banyak yang ditipu pengembang rumah subsidi,” ujar Dedi saat mengikuti groundbreaking rumah bagi Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025) lalu.
Lebih jauh Dedi memaparkan, bentuk penipuan pengembang rumah subsidi kepada warga Jawa Barat, di antaranya adalah mereka telah membayar biaya membeli rumah subsidi, namun rumahnya tidak kunjung dibangun sampai sekarang alias tidak ada.
“Duitnya untuk beli rumah sudah dibayar, tapi rumahnya tidak ada atau belum dibangun,” kata Dedi sambil menambahkan, ada juga kasus warga yang membeli rumah subsidi lebih dari satu unit atau posisi rumahnya ada di hook. Rumah itu dibongkar, kemudian dibangun kembali untuk dikontrakkan kepada orang lain.
Baca Juga: Erick Thohir Tegaskan Blacklist Developer dan Notaris Nakal dari Proyek Rumah Subsidi
“Akhirnya masyarakat tidak punya rumah dan juga tidak bisa menikmati rumah subsidi dari pemerintah. Dalam Rumah subsidi itu kan, ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, Bisa jadi uang ini hanya dinikmati sejumlah pengembang penipu,” lanjutnya.
Merespon pernyataan Dedi Mulyadi, Menteri Ara merasa ‘tertampar’ dan langsung bergerak cepat untuk mengusut sejumlah pengembang rumah subsidi yang menipu warga Jawa Barat. Menteri Ara kemudian meminta data kepada Gubernur Jabar, tentang sejumlah nama pengembang yang melakukan penipuan terhadap masyarakat Jawa Barat.
“Tolong by name, by address (berdasarkan nama, alamat, pengembangnya dimana, dan kalau bisa ada laporan dari masyarakatnya,” tegas Ara.
Ara juga mengancam akan segera memblacklist (daftar hitam) pengembang penipu yang tidak membangun rumah subsidi berkualitas.
“Saya tidak akan ragu-ragu memblacklist pengembang penipu serta pengembang nakal, karena, kita mau melindungi rakyat,” kata Ara.
Sebelumnya, Menteri Ara juga akan segera melakukan audit BPK terhadap sejumlah pengembang rumah subsidi. Menanggapi adanya rencana audit terhadap sejumlah pengembang rumah subsidi, Ketua Bidang Perizinan Pertanahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Bambang Setiadi, menyesalkan tindakan Menteri Ara yang dinilainya sangat mendikte pengembang rumah subsidi.
Namun demikian, secara tegas Bambang menantang Menteri Ara untuk segera melakukan audit.
“Kami sangat siap bila memang ada audit dari BPK. Kapan auditnya? Kami tunggu, jangan hanya ngomong di media saja,” tegas Bambang sambil menambahkan, selama ini sejumlah pengembang sudah berkontribusi menyediakan rumah subsidi sejak tahun 2010 lalu.
Respon (1)