Beritakota.id, Jakarta – Maraknya hoaks di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan perekonomian negara. Data menunjukkan 50% pengguna internet terpapar informasi palsu, dan hanya sebagian kecil yang mampu membedakannya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Mediodecci Lustarini, yang menyebut situasi ini “mengerikan”. Ancaman tersebut diperparah dengan kecepatan penyebaran hoaks yang jauh melampaui proses verifikasi.

Dewan Pers pun turut menyuarakan keprihatinan. Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, mengajak pemerintah dan DPR untuk tidak alergi terhadap kritik media, selama disampaikan secara proporsional dan berbasis fakta.

Ia mengingatkan bahwa media mainstream yang terpercaya sangat penting, karena media sosial cenderung lebih banyak menyebarkan hoaks. Komarudin juga mendorong platform global seperti Google untuk lebih berkontribusi dalam memerangi misinformasi di Indonesia, bukan hanya mengejar keuntungan.

Senada dengan itu, Rosiana Eko dari BBC Media Action mengungkapkan bahwa misinformasi berdampak langsung pada ekonomi, memperburuk kekhawatiran masyarakat akan kenaikan biaya hidup dan inflasi. Riset mereka menunjukkan 9% responden sangat khawatir akan akses informasi yang kredibel, di tengah rendahnya kepercayaan terhadap berita (hanya 39% pada 2023). Hoaks juga memicu keputusan ekonomi buruk, seperti maraknya penipuan skema “buy now, pay later” dan judi online.

Google Indonesia melalui Isya Hanum Kresnadi menegaskan komitmen mereka dalam melawan misinformasi dan disinformasi melalui teknologi penyaringan informasi. Namun, peran aktif pemerintah dan kolaborasi multipihak tetap krusial untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks ini, termasuk mengantisipasi penyebaran hoaks yang memanfaatkan teknologi AI seperti deepfake.

Kominfo sendiri tengah menyiapkan roadmap AI untuk membentengi masyarakat dari hoaks.

Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan ekosistem digital yang sehat, di mana informasi yang akurat dan terpercaya dapat diakses dengan mudah, dan masyarakat terlatih untuk kritis terhadap informasi yang beredar di dunia maya. Peran serta semua pihak, mulai dari pemerintah, platform digital, media massa, hingga masyarakat sendiri, sangat dibutuhkan untuk menanggulangi ancaman serius ini.

Tag: