Beritakota.id, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan suntikan atau Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 42,38 triliun kepada sembilan BUMN dan lembaga dalam APBN 2021.
“Pemberian PMN ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, dan ketahanan energi. Juga mendukung infrastruktur untuk kemandirian alutsista dan meningkatkan daya saing investasi,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Komisi XI DPR secara virtual
Berikut rinciannya:
1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Rp5 triliun
PMN untuk pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi untuk listrik pedesaan
2. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp20 triliun PMN untuk menjaga solvabilitas Risk Based Capital (RBC) tetap di 120 persen. Lalu, untuk modal Indonesia Financial Group (IFG) yang merupakan perusahaan peralihan PT Asuransi Jiwasraya
3. PT Hutama Karya (Persero) Tbk Rp6,2 triliun PMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera melalui pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan jumlah tiga ruas tol, yaitu Sigli-Banda Aceh, Kuala Tanjung-Parapat, dan Lubuk Linggau- Bengkulu
4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PMN untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
5. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III Rp 1,2 triliun.PMN untuk pengembangan Pelabuhan Benoa dalam rangka mendukung program Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)
6. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC Rp 470 miliar.PMN untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan KTT G20 2023 di TanaMori-Labuan Bajo
7. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW Rp 977 miliar .PMN untuk Pngembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang
8. PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,28 triliun PMN untuk penyiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Rp 5 triliun .PMN untuk penyediaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta penugasan khusus ekspor (National Interest Account).
Tidak hanya memberi PMN dalam bentuk tunai, Menkeu mengatakan pemerintah juga memberi PMN dalam bentuk inbreng Barang Milik Negara (BMN) atau aset kepada PLN dan PT Pertamina (Persero) pada tahun ini.
Dia menuturkan, saat ini pemberian PMN dalam bentuk BMN kepada kedua BUMN tinggal menyelesaikan proses outstanding aset dengan nilai total Rp 5,1 triliun.
“Optimalisasi pemanfaatan BMN untuk mendukung pembangunan nasional. Aset yang telah dilakukan serah terima selanjutnya dioperasionalkan oleh BUMN,” kata Sri Mulyani.
Pemberian PMN ke PLN dalam bentuk instalasi pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi dari Kementerian ESDM.Sementara, untuk Pertamina dari Kementerian Perhubungan berupa instalasi refueling apron di Bandara Hasanuddin Makassar dan fuel hydrant facilities di Bandara Juanda Surabaya.
Pemerintah, sambung Menkeu, juga memberikan PMN dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pusat (PMPP) ke PT Istaka Karya dari Kementerian PUPR berupa lahan seluas 3,36 hektare (ha) di Cengkarang, lahan 3,37 ha di Semplak Bogor, dan lahan 34,17 ha di Watu Kosek Sidoarjo.
Lalu, pemerintah juga memberi lahan bekas BPPN dan PT PPA di Karawaci Tangerang seluas kurang lebih 25 ha dan di Setu Bekasi kurang lebih 45 ha ke Hutama Karya. Kemudian, pemerintah juga memberi infrastruktur jaringan gas rumah tangga dan SPBG ke Pertamina dari Kementerian ESDM.
Secara total, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi mencapai Rp 184,46 triliun pada APBN 2021. Secara program, pembiayaan investasi mengalir ke program pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan Rp 66,4 triliun.
“Terdiri dari BLU LPDP Rp 20 triliun, dana abadi penelitian Rp 3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp2 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp4 triliun, dan cadangan pembiayaan pendidikan Rp 37,4 triliun. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan 20 persen anggaran ke pendidikan,” jelas Sri Mulyani.
Kemudian, pembiayaan investasi juga mengalir ke program akselerasi pembangunan infrastruktur yang sebagian diberikan dalam bentuk PMN ke BUMN. Totalnya Rp 26,27 triliun.
Lalu, pembiayaan investasi juga untuk program ekspor nasional, penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM, ultramikro (UMi), dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Selanjutnya, untuk meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional melalui lembaga keuangan dunia dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Rincian pembiayaan investasi untuk lembaga keuangan internasional terdiri dari International Fund for Agricultural Development Rp 58 miliar, Islamic Development Bank Rp 80 miliar, dan International Finance Corporation Rp 333 miliar.
Kemudian, untuk International Bank for Reconstruction and Development Rp 241 miliar, International Development Association Rp 169 miliar, serta Credit Guarantee and Investment Facility Rp 44 miliar.
Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi untuk pinjaman PEN ke daerah sebesar Rp 10 triliun, penjaminan infrastruktur Rp 720 miliar, penjaminan dalam rangka pelaksanaan PEN Rp 2 triliun, cadangan pembiayaan investasi Rp 33 triliun, dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Rp 15 triliun
