Beritakota.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM mencatatkan penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Koperasi dan UMKM yang sudah tersalurkan hingga 9 Juli mencapai Rp 8,42 triliun atau sekitar 6,82 persen dengan total penerima manfaat 341.743 pelaku UMKM dan 29 Koperasi.
“Hingga saat ini total penerima program PEN mencapai 341.743 pelaku KUMKM. Terdiri dari penerima manfaat subsidi bunga KUR sebanyak 212.846 UMKM, UKM debitur Himbara sebanyak 128.868 dan koperasi penerima dana investasi LPDB sebanyak 29 koperasi,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan dalam pemaparan program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi dan UMKM, di Kemenkop dan UKM, Kamis (9/7/2020).
Ia mengatakan total penyaluran dana PEN untuk Koperasi dan UMKM ada peningkatan ketimbang beberapa hari lalu sejak diluncurkan Pusat Pemulihan Koperasi dan UMKM yang hanya berkisar 0,20 persen.
“Kami sebagai user pelaksana PEN akan terus mendorong agar segera diterima UMKM. Kami menargetkan di akhir Juli mendatang penyaluran dana PEN mendekati 30 hingga 40 persen,” ungkapnya.
Berbagai sinergisitas cara dilakukan untuk mempercepat penyaluran dana PEN, diantaranya melalui penempatan dana ke bank Himbara, dimana sesuai PMK RI No 70/PMK.05/2020 penempatan dana pemerintah kepada Himbara sebesar Rp 30 triliun dengan pembagian ; Bank Mandiri Rp 10 triliun, Bank BRI Rp 10 triliun, Bank BNI Rp 5 trililun, Bank BTN 5 triliun.
Tercatat hingga 7 juli realisasi masing-masing bank dengan jumlah total Rp 8,167 triliun dengan rincian; Bank BRI Rp 6,8 triliun dengan penerima manfaat 122 ribu UMKM, Bank Mandiri Rp 682 miliar dengan 1.989 UMKM, Bank BNI Rp 651 miliar dengan 5.140 UMKM, dan Bank BTN Rp 34 miliar dengan 739 UMKM.
Saat ini ada enam penyalur KUR perbankan dan pembiayaan. Enam penyalur tersebut BRI, BNI, Mandiri, Bank Kaltimtara, BPD Papua, dan KSP Guna Prima Dana. “Kami telah menyurati bank pelaksana untuk permintaan data penyaluran program PEN kepada KSP/USP Koperasi dan UMKM agar program berjalan baik dan tepat sasaran,”sebutnya
Lanjutnya, untuk subsidi bunga Non KUR melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan proses penyusunan DIPA dan perangkat KPA sudah selesai dan akan dikirimkan setelah ada keputusan pagu anggaran oleh DJA .
“Rencana penyaluran melalui 102 bank umum, 1570 BPR,176 BPRS dan 110 perusahaan leasing,” paparnya
Sementara itu di tempat yang sama Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof Ina Primianan, berharap agar program PEN yang sudah direncanakan sangat baik tersebut dapat ditingkatkan akselerasi penyalurannya. Pasalnya saat ini sektor UMKM sangat terdampak dan sudah sangat membutuhkan bantuan dana stimulus dari pemerintah agar usahanya bisa kembali bangkit. Saat ini sektor UMKM menjadi sektor yang paling terkena dampak buruk dari pandemi covid-19. Oleh karenanya sudah seharusnya semua bergotong royong membantu kebangkitan sektor tersebut.
“Perlu melakukan pendekatan ke perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya agar melakukan percepatan (penyaluran). Mungkin ada UMKM yang belum tahu PEN karena banyak program pemerintah sehingga UMKM tidak mengerti. Jadi perlu juga digencarkan sosialisasinya,” tutur Ina.
Dia juga berharap pemerintah dapat membantu pelaku UMKM bertemu dengan pasar yang lebih luas. Sebab di saat kondisi ekonomi sedang sulit seperti saat ini, mereka tidak hanya sekedar butuh bantuan fiskal melainkan akses pasar. Sebab dalam kurun waktu 6 bulan kedepan apabila pasar tidak terbentuk, bantuan modal usaha akan tergerus secara perlahan-lahan yang pada akhirnya bisa mematikan UMKM.
“Yang perlu diperhatikan kembali adalah bagaimana ada keberlanjutan, yang utama bukan hanya sekedar uang, Kementerian dan Lembaga harus pikirkan agar UMKM bisa tumbuh dan bisa jalankan bisnisnya dengan mempertemukan demandnya contohnya dengan pelaku usaha besar atau BUMN,” sambung Inna.
Sementara itu Early Rahmawati selaku Tim Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) menambahkan pihaknya sangat siap bekerja sama dengan pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM terdampak covid-19. Asosiasinya menyediakan berbagai klinik konsultasi dan konsultasi bisnis yang bisa bermanfaat bagi UMKM agar kembali bangkit dari keterpurukan.
Sementara itu terkait dengan perizinan bagi UMKM, Early berhadap agar pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dapat membantu mempercepat pengeluaran izin usaha. Sebab berdasarkan hasil pendampingan yang selama ini dilakukan belum adanya legalitas bagi UMKM membuat mereka kesulitan untuk mengakses program pemerintah termasuk program pembiayaan dari perbankan.
” Kami minta Kemendagri agar izin bagi UMKM bisa dipercepat karena untuk bisa dapat stimulus perlu ada legalitas usaha, kami harap bisa lebih mudah diakses UMKM, sehingga permodalan bisa dinikmati oleh UMKM,” kata dia.
