Beritakota.id, Jakarta – Pemerintah terus mendorong transisi energi di sektor transportasi dengan menggantikan armada bus dan angkutan kota berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik (EV). Langkah ini terutama diterapkan di kota-kota besar dengan memberikan insentif bagi operator transportasi umum yang beralih ke kendaraan listrik, guna menekan emisi karbon dan meningkatkan efisiensi operasional.
National Project Manager ENTREV, Boyke Lakaseru, menilai kebijakan ini sebagai langkah yang tidak bisa dihindari mengingat manfaatnya yang luas, baik bagi lingkungan maupun bagi penumpang.
“Kendaraan listrik untuk transportasi publik adalah suatu keharusan karena dampaknya sangat besar dan nyata. Apalagi, transportasi publik memiliki mileage atau jarak tempuh yang tinggi dalam aktivitas sehari-hari, sehingga beralih ke EV dapat memberikan manfaat signifikan,” ujar Boyke dalam keterangan resminya kepada beritakota.id, Rabu (5/2/2025).
Meski demikian, Boyke menyoroti sejumlah tantangan dalam penerapan kebijakan ini, salah satunya adalah harga kendaraan listrik untuk transportasi publik yang masih relatif mahal.
“Harga bus listrik hampir dua kali lipat dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga belum tersedia secara memadai untuk memastikan kemudahan dan kecepatan pengisian daya,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa biaya operasional kendaraan listrik justru lebih rendah dalam jangka panjang. “Bahan bakar listrik jauh lebih murah, dan biaya perawatan kendaraan listrik juga lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil,” tambahnya.
Boyke juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung adopsi kendaraan listrik di transportasi publik. Menurutnya, sektor swasta memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan efisiensi proses pengadaan dibandingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau kementerian.
“Pihak swasta harus lebih banyak dilibatkan. Proses pengadaan barang dan jasa di sektor swasta lebih cepat dan tidak serumit di BUMN atau kementerian. Selain itu, mitigasi risiko di sektor swasta juga lebih fleksibel,” ujarnya.
Jika kebijakan ini diimplementasikan secara optimal, Boyke meyakini bahwa transportasi publik berbasis kendaraan listrik tidak hanya akan mengurangi emisi karbon tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya operasional. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, operator transportasi, dan sektor swasta dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.
