Beritakota.id, Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Sebagai bagian dari komitmen ini, Badan Pangan Nasional (NFA) terus berupaya memperkuat desa sebagai basis utama kemandirian pangan.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan peran strategis desa sebagai ujung tombak penghasil pangan dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa kunci kemandirian pangan nasional berada di desa. Oleh karena itu, kami mendukung penuh inisiatif yang mendorong produktivitas dan kemandirian pangan di tingkat desa,” ujar Arief dalam acara Peringatan Hari Desa dan Festival Bangun Desa Bangun Negeri di Desa Cisaat, Subang, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025).
Arief menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo, swasembada pangan harus dimulai dari desa, salah satunya melalui pengembangan lumbung pangan. “Desa yang mandiri pangan akan menunjang ketahanan pangan nasional. Cadangan pangan di desa harus selalu tersedia sehingga hasil panen petani dapat terserap secara optimal,” jelasnya.
NFA telah memetakan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), yang saat ini berjumlah 1.751 unit aktif di 34 provinsi. Jawa Timur mencatat jumlah LPM terbanyak dengan 337 unit, diikuti Jawa Barat dengan 189 unit.
Di Kabupaten Subang, program kerja sama Mitra Tani antara petani dan Perum Bulog telah mengelola area pertanian seluas 100 hektare. LPM sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dilengkapi alat pengolahan, guna memperkuat Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Dengan keberadaan CPM, masyarakat dapat menghadapi tantangan seperti paceklik, fluktuasi harga, hingga bencana.
Selain LPM, NFA juga mendorong pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal di desa sebagai strategi jangka panjang mendukung swasembada pangan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 Tahun 2024.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan arahan terkait pentingnya lumbung pangan di setiap tingkatan pemerintahan.
“Kita harus punya lumbung pangan nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa. Ini adalah kearifan nenek moyang kita ribuan tahun yang harus kita lanjutkan,” ujar Presiden pada 10 Desember 2024 lalu.
Baca juga : NFA Ajak Mahasiswa Jangan Boros Pangan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menegaskan komitmen Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Selama tiga bulan pemerintahan ini, kita sudah memutuskan tidak impor beras. Presiden menekankan pentingnya semangat kerja keras untuk mencapainya. Harga gabah pun ditetapkan Rp6.500 per kilogram, dan ini mulai berlaku (15/1/2025),” jelas Zulkifli.
Ia menambahkan bahwa Presiden menginstruksikan seluruh pihak, termasuk Bulog, gubernur, bupati, serta TNI-Polri, untuk memastikan harga gabah sesuai arahan. “Presiden kita seorang patriot yang sangat mencintai rakyat. Kita harus mendukung perjuangan ini agar Indonesia segera menjadi negara maju,” tutupnya.
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi juga hadir, bersama Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah optimistis visi swasembada pangan nasional dapat segera terwujud, dimulai dari penguatan desa sebagai basis kemandirian pangan. (Herman Effendi/Lukman Hqeem)
