Beritakota.id, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Mufti Anam, menilai, kritik Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada perusahaan migas tersebut sebagai sesuatu yang wajar.
”Ya, wajar saja sih kalau Pak Ahok menyampaikan kritik. Itu justru menyampaikan Pak Ahok memang berniat memperbaiki governance Pertamina. Ini hanya soal kita biasa menerima kritik atau tidak, itu saja kok. Debat publik itu tidak masalah sepanjang bicara substansi kepentingan publik, bukan personal. Pak Ahok bicara substansi, bukan personal, dan itu sah-sah saja kok, tidak ada aturan yang dilanggar,” ujar Mufti Anam kepada media, Kamis (17/9/2020).
Menurut Mufti, apa yang dilakukan Ahok tak lebih dari upaya melakukan perbaikan di tubuh Pertamina, yang rugi hingga Rp11 triliun pada semester I/2020. Dengan kritik tersebut, Ahok ingin melakukan perubahan fundamental di tubuh BUMN migas tersebut agar ke depan bisa semakin membaik.
”Kalau saya melihat kritik Pak Ahok itu kan basisnya ada dua. Pertama, soal good governance. Pak Ahok mencoba meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, di mana dia sudah paksakan pangkas jalur birokrasi, atur skema remunerasi yang lebih baik, dorong paperless system, dan sebagainya,” ujar Mufti Anam.
Hal kedua, lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut, soal perbaikan kinerja. Ahok mengurai sejumlah permasalahan yang membuat kinerja Pertamina belum trengginas, di antaranya belum optimal dalam memanfaatkan potensi migas yang ada di dalam negeri, sikap tak proaktif dalam menggalang kerja sama antarkorporasi (investor), dan sebagainya.
”Kan itu yang dikritik Pak Ahok. Jadi tidak masalah. Lain soal kalau yang dikritik, misalnya, oh direksi ini pakaiannya tidak rapi, nah itu personal, tidak boleh. Tapi kalau bicara kinerja, apa yang salah dari sebuah kritik?” tanya politisi muda dari daerah pemilihan Pasuruan dan Probolinggo, Jatim, tersebut.
Justru, sambung Mufti, dengan kritik tersebut, publik mendapat perspektif lain terkait kinerja Pertamina selama ini. Sehingga semua elemen masyarakat bisa ikut melakukan kontrol publik ke Pertamina yang notabene adalah perusahaan negara alias perusahaan milik rakyat Indonesia.
”Kritik akan melahirkan perbaikan, jadikan itu vitamin untuk memperbaiki, dan itu justru bagus dong dari sisi tata kelola dan kinerja, otomatis malah bisa menumbuhkan kepercayaan investor ke Pertamina karena keberanian sosok seperti Pak Ahok dalam melakukan perbaikan-perbaikan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Ahok mengkritik Pertamina secara terbuka melalui video yang diunggah di Youtube. Sorotan Ahok, antara lain, soal direksi yang punya hobi melobi menteri, kegemaran manajemen berutang, hingga sikap tidak proaktif dalam menggalang kerja sama bisnis dengan investor.
