Beritakota.id, Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai upaya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan penting. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Mufti Mubarok, menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“BPKN mendukung kepala BGN yang baru untuk melanjutkan sekaligus memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Dukungan tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat terhadap perbaikan sistem, pengawasan, dan integritas dalam pelaksanaannya,” ujar Mufti Mubarok di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Mufti, terdapat delapan aspek utama yang perlu menjadi perhatian serius pimpinan baru BGN agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pertama, seluruh proses pelaksanaan program harus didukung standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, terukur, dan diterapkan secara konsisten di seluruh daerah.
Kedua, transparansi dalam pengelolaan anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa harus menjadi prioritas utama mengingat besarnya dana publik yang digunakan dalam program tersebut.
Ketiga, BGN perlu memastikan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok Program MBG sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.
Keempat, partisipasi masyarakat perlu diperkuat, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan program, guna menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan akuntabilitas.
Kelima, BPKN mengingatkan pentingnya mencegah praktik monopoli maupun dominasi kelompok tertentu dalam rantai distribusi dan pengadaan program.
“Kami ingin Program MBG benar-benar menjadi program rakyat, bukan program yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.
Baca juga: DPR: Pergantian Pimpinan BGN Harus Perkuat Kualitas Layanan MBG
Keenam, seluruh pejabat dan pelaksana program harus menjunjung tinggi integritas serta menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketujuh, aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah selama pelaksanaan program.
Kedelapan, sistem pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, audit berkala, serta keterbukaan informasi kepada publik.
Mufti menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, program yang menyasar jutaan penerima manfaat tersebut harus dikelola secara profesional dengan sistem pengawasan yang kuat.
“Program ini sangat baik karena merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi Indonesia. Namun, semakin besar program yang dijalankan, semakin besar pula kebutuhan akan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Selain memberikan masukan kepada BGN, BPKN juga menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengusut dugaan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan program maupun penggunaan anggaran negara.
“Kami mendukung langkah Kejaksaan Agung apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Program yang baik jangan sampai dirusak oleh oknum yang memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi,” kata Mufti.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan Program MBG. Sejumlah isu yang menjadi sorotan antara lain terkait pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran, kualitas makanan yang disalurkan, hingga efektivitas sistem pengawasan di lapangan.
Menurut Mufti, momentum pergantian kepemimpinan di BGN harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut.
“BPKN mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi Program MBG. Ini adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, pengelolaannya harus bersih, profesional, transparan, melibatkan masyarakat, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.(***)
